Bima Arya: Dana Kelurahan Terlalu Dipolitisasi

Bogor - Wali Kota Bogor, Bima Arya menilai, dana kelurahan yang akan bergulir dari Pemerintah Pusat terlalu dipolitisasi. Dana kelurahan murni aspirasi dari para lurah dan secepatnya harus disalurkan untuk membangun kota mulai dari kelurahan.

"Jangan kemudian disederhanakan ke isu Pilpres. Saya berdiri di atas semua golongan, gak ada urusannya dengan Pilpres ini, gak ada kaitannya lah sama isu-isu politik. Kita harus pikir jernih, objektif. Dalam hal ini ini untuk kepentingan yang lebih besar, terkait pemberdayaan warga," tutur Bima ditemui di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Sabtu (27/10).

Bima melihat, kebutuhan dana kelurahan sama pentingnya dengan dana desa yang sudah digulirkan pemerintah pusat. Bahkan, kata dia, masih banyak kelurahan yang kondisinya lebih memprihatikan ketimbang desa.

"Banyak Kelurahan-kelurahan yang miskinnya jauh lebih dari desa-desa. Banyak desa yang jauh lebih sejahtera dari Kelurahan. Jadi aspirasi ini dari bawah, atas keluhan dari lurah-lurah," paparnya.

Bima yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, persoalan kelurahan sama halnya dengan desa, bahkan bisa lebih komplek. Seperti contoh, kelurahan yang padat penduduk cenderung miskin, terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Belum lagi migrasi desa ke kota menambah beban pemerintah kota.

Bima pun mengapresiasi apabila realisasi dana kelurahan segera terlaksana. Hal itu, seiring dengan program Pemerintah Kota Bogor dalam menata setiap kelurahan. Saat ini, pemkot fokus pada kampung tematik. Beberapa program andalan seperti rehabilitasi saluran air, Ipal komunal, perbaikan rumah tidak layak huni hingga menciptakan lapangan pekerjaan melalui UMKM di setiap kelurahan.

Guna merealisasikan dana kelurahan, awal pekan depan Bima akan mengumpulan para camat, lurah dan lintas instansi untuk menginventarisir persoalan di setiap kelurahan. Terkait regulasi, wali kota mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Terkait regulasi, itu urusan pemerintah pusat. Bagi kita yang penting targetnya di mana dan pelaksanaannya harus diawasi, jangan sampai kemudian bermasalah di lapangan," tambah Bima.