Trump Berencana Batasi Hak Anak Imigran

Washington - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana menyusun kembali kebijakan imigrasi yang akan membatasi hak kewarganegaraan anak-anak imigran yang lahir di negara itu.

Menurut Trump, ia akan mengeluarkan perintah eksekutif, dalam upaya menyusun kembali kebijakan imigrasi, yang dinilainya menjadikan AS sebagai target "empuk" bagi para imigran dari berbagai belahan dunia, termasuk imigran ilegal.

"Saya akan mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS, tapi orang tuanya bukan warga negara AS dan imigran gelap," kata Trump, dalam acara "Axios on HBO", Selasa (30/10).

Sejumlah pengamat menilai langkah yang akan dilakukan Trump bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, hak kewarganegaraan yang diberikan kepada anak-anak yang lahir di AS diatur dalam Amandemen ke-14 Konstitusi, dan tidak dapat diubah oleh Presiden.

Ketua DPR AS, Paul Ryan, mengatakan Presiden Trump tidak bisa menggunakan perintah eksekutif untu mengakhiri hak kewarganegaraan yang diberikan kepada anak-anak yang lahir di AS. Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut memerlukan persetujuan dari Kongres dan negara-negara bagian AS.

"Yah jelas kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita tidak bisa mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dengan perintah eksekutif," kata Ryan yang merupakan pejabat tertinggi Partai Republik, kepada radio WVLK di Kentucky, AS, Selasa.

Dia menegaskan, sebagai Partai Konservatif, Republik sangat percaya dan menjunjung konstitusi. Hal itu telah ditunjukkan Partai Republik dengan menentang beberapa kebijakan yang dibuat Presiden Barack Obama dengan menggunakan perintah eksekutif.

"Partai Republik tidak suka ketika Presiden Barack Obama berupaya mengubah undang-undang imigrasi melalui tindakan eksekutif. Jelas sebagai konservatif kami percaya pada Konstitusi dan menjunjungnya," ujar Ryan.

Namun salah satu anggota Kongres, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan, dia akan memprakarsai rancangan undang-undang untuk tujuan sama" seperti yang diperintahkan Trump.

Sejumlah pengamat menilai upaya Trump tersebut untuk menopang dukungan suara bagi calon anggora Kongres AS dari Partai Republik menjelang pemilihan legislatif pada pekan depan.

Pada Pemilihan Presiden 2016, Trump telah mengobarkan penolakan terhadap masuknya imigran ilegal, dan merealisasikannya dengan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi izin masuk imigran ke AS, yang telah memicu kontroversi karena menyebabkan pemisahan orang tua dan anak-anak di perbatasan.

Pekan ini, AS memperketat pengawasan perbatasan dengan Meksiko, seiring gelombang pengungsi dati beberapa negara di  Amerika Tengah yang meningkat sifnifikan, dalam beberapa minggu terakhir. Sekitar 7.000 pengungsi asal Honduras, Guatemala dan Venezuela dilaporkan hendak memasuki wilayah AS melalui perbatasan Meksiko, untung mengubah nasib mereka.

Pada Senin (29/10), AS telah menerjunkan sekitar 5.200 tentara ke perbatasan dengan Meksiko untuk Operasi "Faithfull Patriot", yang bertujuan memperketat pengamanan dan menghalangi masuknya imigran ilegal ke AS.