Tolak UMP, Serikat Buruh Akan Gelar Aksi

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengumumkan secara resmi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 sebesar Rp 3,94 juta per bulan. Dengan tegas, Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak besaran UMP tersebut. Untuk menyatakan penolakan tersebut, maka KSPI akan menggelar aksi protes ke jalan.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengklaim bahwa semua buruh dan pekerja di DKI Jakarta menolak penetapan UMP DKI sebesar Rp 3,94 juta. Di bawah tuntutan buruh sebesar Rp 4,3 juta per bulan.

"Sebagai respon menolak penetapan UMP DKI 2019, kami akan melakukan aksi menolak UMP yang ditetapkan berdasarkan PP No. 75 tahun 2015. Saat ini, aksi serupa sudah berjalan dan terus berlangsung di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Kamis (1/11).

Buruh akan turun di sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Semarang, Jepara, Cilegon, dan Tuban.

Aksi protes dilakukan, lanjutnya, karena angka UMP yang diteken Gubernur DKI, Anies Baswedan telalu kecil bila dibandingkan besaran kebutuhan hidup sehari-hari buruh. Diantaranya, biaya makan sebulan sebesar Rp 1,35 juta, untuk sewa rumah, biaya listrik dan air sebesar Rp 1,3 juta per bulan dan transportasi Rp 500 ribu per bulan.

"Total pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah mencapai Rp 3,15 juta. Sisanya hanya sebanyak Rp 790 ribu. Apa mungkin hidup di DKI dengan Rp 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?" terangnya.

Angka UMP yang disetujui Anies hanya mempertimbangkan inflasi tahun 2018 saja. Padahal, angka UMP itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun 2019. Makanya, buruh meminta UMP mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,15 persen. Sehingga hasil KHL mencapai Rp 4,2 juta.