281.680 Jiwa Penduduk Jambi Masih Miskin

Jambi - Angka kemiskinan di Provinsi Jambi hingga kini masih tergolong tinggi. Penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan di daerah itu sampai saat ini masih mencapai 281.680 jiwa. Jumlah tersebut berkisar 8% dari total penduduknya 3,5 juta . Sekitar 10% penduduk miskin tersebut terdapat di daerah perkotaan dan 7% di pedesaan.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi 2018 di Kantor Bappeda Provinsi Jambi, Rabu (14/11).

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan, pemerintah setempat memberikan perhatian khusus terhadap angka kemiskinan yang masih relatif tinggi di daerah itu.

"Karena itu, program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan guna menekan angka kemiskinan," katanya.
Dijelaskan, usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif, bantuan modal usaha pertanian, dan kerajinan.

"Pemberdayaan keluarga miskin di Jambi harus dilakukan secara terkordinasi. Hal itu penting agar seluruh warga miskin tidak ada yang luput dari upaya-uapaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan secara menyeluruh, baik di perkotaan maupun di pedesaan," katanya.

Menurut Fachrori Umar, Pemprov Jambi menargetkan penurunan angka kemiskinan di Jambi hingga mencapai 259.000 jiwa (7,40%) tahun 2021. Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ini, katanya, diperlukan sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat.

Dikatakan, untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan jangkauan penanggulangan kemiskinan, pemerintah sudah membentuk lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan sejak 2016.

"SLRT merupakan sistem yang membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, serta melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat miskin agar dapat teratasi secara terpadu," tambahnya.

Provinsi Jambi telah melaksanakan SLRT sejak 2016 melalui dukungan APBN di dua kabupaten, Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Batanghari. Kemudian SLRT tersebut diperluas ke Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungaipenuh tahun ini.

"Saya mengharapkan semakin banyak kabupaten/kota yang melaksanakan pengembangan SLRT ini secara mandiri. Hal ini penting karena SLRT bisa memperluas akses masyarakat miskin memperoleh berbagai program penanggulangan kemiskinan," tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jambi Padli Saleh mengatakan, rakor penanggulangan kemiskinan tersebut menjadi salah satu strategi melalukan sosialisasi SLRT.
Melalui rakor penanggulangan kemiskinan tersebut, lanjut Padli Saleh, seluruh kabupaten dan kota di Jambi mengetahui dan bisa menjadikan SLRT sebagai pusat informasi dan pelayanan rujukan terpadu dalam memverifikasi data program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan," katanya.

"Melalui rakor ini juga, kami melakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi tiga tahun terakhir. Kemudian rakor ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen dan pemahaman pejabat pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di Jambi untuk mendorong pembentukan SLRT di kabupaten/kota," tambahnya.

Pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut, Fachrori Umar memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jambi yang dinilai cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut, Kabupaten Tanjungjabung Barat (terbaik I) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingg 1,59%.

Kemudian Kabupaten Sarolangun (terbaik II) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan 1,42%. Sedangkan Kabupaten Tanjungjabung Barat (terbaik III) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1,31%.