Operator Prasarana KA Makassar-Parepare Ditetapkan Desember

Selasa, 27 November 2018 | 19:54 WIB

Penulis: Thresa Sandra Desfika | Editor: JAS

URL berhasil di salin.

Kendaraan operasional berada di areal pengerjaan proyek rel kereta api trans Sulawesi di Desa Pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Senin (5/11/2018). Pembangunan rel kereta api trans Sulawesi sepanjang 2.000 km yang menghubungkan Makassar-Manado dengan alokasi anggaran Rp40 triliun tersebut ditargetkan rampung pada 2021. Pada akhir 2018 ini ditargetkan jalur kereta api sudah bisa dioperasikan sepanjang 44 km menempuh rute Kabupaten Barru-Palanro. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menargetkan penentuan pemenang operator prasarana Kereta Api (KA) Makassar-Parepare ditetapkan pada Desember 2018. Saat ini, nama calon pemenang lelang tersebut sudah mengerucut menjadi empat perusahaan.

"Penentuan pemenang tender operator prasarana KA Makassar-Parepare masih dalam proses evaluasi oleh panitia. Segera akan ditetapkan pemenangnya. (Desember) Insyaallah bisa selesai secepatnya," ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemhub Zulfikri saat dihubungi, Selasa (27/11).

Zulfikri menjelaskan, jalur KA Makassar-Parepare rencananya dibangun total sepanjang 142 km dengan perkiraan investasi US$ 972 juta. Pemerintah akan menggarap 112 km di antaranya dengan kebutuhan biaya sekitar US$ 548 juta. Sedangkan, sisanya yang sepanjang 30 km akan dikerjakan melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Dari total porsi pemerintah sepanjang 112 km, 44 km di antaranya, terbentang dari Palanro ke Barru, ditargetkan segera beroperasi. Untuk mendapatkan operator prasarananya, maka Kemhub mengadakan lelang.

"Tahun ini (KA Makassar-Parepare) baru selesai 44 km. 44 km itu kalau bisa dia beroperasi akan dioperasikan melalui KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) atau PPP (public private partnership)," ungkap Zulfikri.

Dia menambahkan, konsep kerja sama yang ditawarkan pemerintah kepada calon investor untuk mengelola prasarana KA Palanro-Barru adalah availability payment (AP). Dengan model ini diharapkan calon investor lebih tertarik untuk bekerja sama. Apabila terealisasi, kerja sama dengan model AP tersebut akan menjadi yang pertama kalinya diterapkan di sektor perkeretaapian nasional.

Kemhub sudah melakukan sosialisasi terkait rencana pengelolaan prasarana KA Palanro-Barru di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 19 Maret 2018 silam.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengutarakan, untuk proyek KA Makassar-Parepare, dari sekian banyak peminat, saat ini sudah mengerucut menjadi empat perusahaan.

"Nantinya para peminat tersebut diseleksi menjadi satu pihak yang memiliki tawaran lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan oleh kementerian," imbuh Menhub.

Sebagai informasi, Kemhub mempunyai lima proyek yang menjadi percontohan KPBU, yaitu Pelabuhan Bau Bau, Pelabuhan Anggrek, KA Makassar-Parepare, Bandara Komodo (Labuan Bajo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, serta Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan, dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

"Untuk proyek Labuan Bajo terdapat 21 investor yang mau masuk. Kami ingin mengelompokkan antara perusahaan asing dan dalam negeri, supaya mereka punya kepastian dan sustainability sehingga memiliki basis regulasi yang baik sehingga mereka akan lebih antusias," jelas Budi.

Dia menambahkan, skema KPBU pada KA Makassar-Parepare dan Bandara Komodo, nantinya dapat diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur transportasi lainnya.