Kaukus Papua Ingatkan SBY Segera Bertindak

Pada 6 Juni 2012, 13 warga sipil tewas akibat aksi oknum dari Batalyon 756.

Sejumlah anggota DPR dan DPD dari Papua menggugat Pemerintah yang terkesan tidak serius mengusut aksi penembakan yang menimpa masyarakat di wilayah Papua.
 
Menurut Kaukus Papua, wadah berkumpulnya para wakil rakyat itu, sebulan  terakhir kondisi keamanan Papua semakin meresahkan rakyat, di mana  penembakan terjadi dimana-mana secara misterius.
 
Korban pun berjatuhan terus, di mana data terakhir mereka menyimpulkan 15 nyawa melayang dalam sebulan terakhir.
 
"Kami sangat menyayangkan peristiwa yang tejadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada 6 Juni 2012, di mana tindakan membabi buta yang dilakukan  oleh (oknum) TNI Batalyon 756 Wamena hingga menewaskan 13 warga sipil,”  Koordinator Kaukus Papua, Paskalis Kossay, dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPR, hari ini.
 
Lantaran itulah, menurut Paskalis, kami minta Pemerintah Pusat menyelidiki dan menuntaskan kasus itu. Dia melanjutkan, seringkali kasus-kasus demikian terjadi hanya karena masalah kecil.

Seperti kasus 756 di atas, kejadian itu berawal ketika seorang oknum TNI menabrak seorang anak kecil hingga tewas. Keluarga korban lalu menganiaya si oknum TNI hingga tewas dan lainnya kritis. Kejadian itu diikuti pembalasan oleh pihak oknum tentara.
 
“Apakah suatu masalah harus diselesaikan dengan menimbulkan masalah baru? Baik TNI dan warga yang membunuh tetap harus ditindak dengan hukum yang berlaku di negara ini. Tetapi apakah sebagai pelindung masyarakat harus membunuh orang yang tak berdaya?” kata Paskalis.
 
Bagi warga masyarakat, kata dia, penembakan yang dilakukan aparat TNI-Polri sungguh memprihatinkan dan tidak boleh didiamkan begitu saja. "Harus ada langkah penyelesaian secara tuntas. Kami tidak melihat langkah serius yang ditempuh oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah di Papua. Terkesan pemerintah membiarkan peristiwa menyakitkan ini,” ujar Paskalis.
 
Dia melanjutkan bahwa berulangnya kasus demikian di Papua karena tidak ada upaya hukum terhadap oknum TNI walaupun kekerasan secara  terang-terangan dilakukan.
 
“Melalui lembaga terhormat ini, kami ingin sampaikan ke Presiden SBY ambil langkah serius. SBY selama ini selalu menyatakan akan membangun Papua dengan hati? Hati yang mana? Hati SBY hati negara ini untuk rakyat Papua, kami ingin tahu sejauh mana bisa mengatasi kasus seperti ini,” tandasnya.