Ketua Umum PKPI: Pernyataan Prabowo Menyesatkan

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengkritisi pernyataan capres Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2019. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (18/1), Diaz menyebutkan beberapa pernyataan Prabowo menyesatkan.

Pernyataan Prabowo bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10 kali lipat dibanding Jawa Tengah. Luas Malaysia 329.847 km2, sedangkan Jawa Tengah hanya 32.554 km.

"Pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," katanya.

Hal lain yang juga menyesatkan adalah menaikkan gaji birokrat akan menghilangkan korupsi. Menurut Diaz, kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi. Misalnya, Singapura dan Denmark. Indeks persepsi korupsi Denmar lebih bagus daripada Singapura. Denmark berada di peringkat kedua, sedangkan Singapura di peringkat keenam, tetapi gaji kepala pemerintahan di Singapura justru jauh lebih besar dibanding Denmark.

"Gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, tetapi tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas. Hal-hal tersebut telah dilakukan Jokowi," ujarnya. 

Demikian juga dengan klaim Prabowo yang mendapat banyak dukungan dari emak-emak, tetapi partainya tak sensitif terhadap isu perempuan. Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai. Hal ini mencerminkan isu glass ceiling (langit-langit kaca) yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia.

"Banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat pada kaum lelaki saja. Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberi representasi yang signifikan terhadap kaum perempuan dalam kabinet," katanya.