Singgung Kahiyang di Debat, Seleksi PNS di Era Jokowi Sudah Transparan dan Akuntabel

Jumat, 18 Januari 2019 | 16:56 WIB

Penulis: Fana F Suparman | Editor: AO

URL berhasil di salin.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019. (Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta - Dalam debat perdana pemilihan presiden (pilpres), Kamis (17/1) malam, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebut proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Begitu transparannya, Jokowi mengakui anaknya sendiri, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober 2017.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi dalam debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, semalam.

Pada 2017, Kahiyang yang merupakan anak ke-2 Jokowi itu mengikuti seleksi CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Total capaian poin Kahiyang adalah 300, terdiri atas nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155. Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Pada 2018, penerimaan CPNS kembali dibuka. Pemerintah membuka lowongan CPNS untuk 238.015 posisi, terdiri atas 51.271 formasi untuk 76 kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dan 186.744 formasi untuk 525 pemerintah daerah seluruh Indonesia. Seleksi CPNS dilakukan untuk mencari talenta terbaik di antara jutaan anak bangsa untuk mengabdi kepada negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB) sudah mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi CPNS 2018 secara matang. "Tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin saat awal pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksana seleksi CPNS, pemerintah melibatkan pihak Kepolisian. Pelibatan pihak kepolisian ini tak hanya terkait pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain. "Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima," kata Syafruddin.