Bara JP: Jokowi-Ma'ruf Beri Solusi Nyata

Sabtu, 19 Januari 2019 | 18:55 WIB
CP
AO
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: AO
Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019.
Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019. (Courtesy of Kompas TV)

Jakarta - Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Maruf) dianggap berhasil mengungguli pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) dalam debat pertama, Kamis (17/1). Kualitas Jokowi menguasai persoalan birokrasi, hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme, serta solusi-solusi dibuktikan lewat debat itu.

Demikian dikemukakan pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait di Jakarta, Sabtu (19/1). Dicontohkan Viktor, Jokowi menawarkan solusi konkret terkait tumpang tindih peraturan hukum antara pusat dan daerah.

"Pak Jokowi memberi solusi konkret, yang akan membuat dapur untuk penggodokan hukum. Jadi, tidak sekadar mengumpulkan pakar hukum lalu membuat sinkronisasi. Sementara, solusi Prabowo untuk persoalan hukum hanya menaikkan gaji aparat. Itu bukan solusi," kata Viktor.

Ia menyatakan, publik dapat melihat langsung kualitas Jokowi-Maruf saat debat. Viktor juga menilai, Jokowi berhasil "menelanjangi" inkonsistensi Prabowo terkait isu korupsi. Ditegaskan Viktor, visi Prabowo soal penindakan korupsi sejak awal memang inkonsisten.

"Prabowo mengatakan akan menghukum koruptor dengan menaruh di pulau terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus, tetapi di sisi lain dia membela enam caleg Gerindra mantan koruptor dengan mengatakan korupsinya enggak seberapa," ucapnya. Akhirnya, menurut Viktor, Prabowo kelabakan menjawab pertanyaan Jokowi. Sampai harus mengatakan tak percaya data ICW yang disodorkan Jokowi.

Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang akan menaikkan gaji pegawai dengan menaikkan tax ratio sebesar 16%. Artinya, kata Viktor, Prabowo ingin menaikan kesejahteraan pegawai, namun di sisi lain membuat rakyat semakin menderita karena menaikan pajak.

"Rencana Prabowo itu secara tidak langsung akan menarik pajak dari rakyat dalam jumlah besar untuk menyejahterakan PNS. Itu ide yang membuat rakyat semakin menderita," tegasnya.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon