Iuran BPJS Puluhan Ribu Penduduk Penajam Ditanggung Pemkab

Penajam - Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 63.000 penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seluruhnya ditanggung pemerintah kabupaten setempat.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdan saat dihubungi di Penajam, Minggu (27/1) menjelaskan, pemerintah kabupaten pada 2019 mengalokasikan anggaran Rp 20,3 miliar untuk program penerima bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD.

Untuk itu Hamdam menegaskan, verifikasi calon PBI Kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2019 tersebut harus dilakukan dengan teliti dan akurat.

"Peserta PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD itu harus berdasarkan NIK (nomor induk kependudukan), jadi harus dipastikan asli warga Kabupaten Penajam Paser Utara," ujarnya.

Data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi pedoman dalam penentuan calon PBI Kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD tersebut.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan verifikasi data calon PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD pemerintah kabupaten setempat.

Verifikasi calon PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dilakukan Dinas Sosial setempat bersama BPJS Kesehatan.

Pendataan dan verifikasi calon PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara itu, berdasarkan NIK.

Penggunaan NIK sebagai dasar peserta PBI kepesertaan BPJS Kesehatan dari APBD lanjut Hamdam, juga untuk mengantisipasi adanya kepesertaan ganda.

Menyangkut polemik data kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Hamdam, juga terjadi di kabupaten/kota lainnya karena disinyalir menggunakan sistem pendataan domisili.