DKI Fokus Pembangunan Kawasan Berbasis Kendaraan Umum Massal

Jakarta – Untuk menyelesaikan masalah transportasi publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama 10 tahun ke depan akan fokus melakukan pembangunan kawasan berbasis kendaraan umum massal.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kebijakan transportasi publik (kendaraan umum) massal harus sejalan dengan tata ruang Kota Jakarta dan daerah lainnya di sekitar Ibu Kota. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

"Mengatur transportasi itu harus sama dengan yang mengatur tata ruang. Oleh karena itu, saya sampaikan Jakarta siap untuk menjadi pengendali kebijakan dan pelaksanaan integrasi moda transportasi publik di Ibu Kota," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (28/1) malam.

Alasan melakukan pembangunan transpotasi publik massal bersamaan dengan pengaturan tata ruang, dikarenakan selama ini dalam penyelesaian masalah transportasi publik ditemukan ada dua disintegrasi. Pertama, disintegrasi antar moda dan kedua, disintegrasi tata ruang dengan kendaraan umum massal.

"Rumahnya di mana, kantornya di mana, rute kendaraan umumnya di mana. Itu tidak nyambung. Jadi harus diintegrasikan keduanya. Antar moda diintegrasikan, lalu transportasi dengan tata ruang diintegrasikan. Karena itulah, kenapa perencanaan pengendaliannya di Ibu Kota, oleh Pemprov DKI. Bukan karena fiskalnya cukup, tetapi yang mengatur tata ruang dan transportasi harus berada di komponen yang sama supaya nyambung," jelasnya.

Tidak hanya itu, ia melihat pembangunan kendaraan umum massal tidak dirancang untuk membentuk perilaku untuk menggunakan transportasi publik. Apa lagi pembangunan rencana tata ruang selama ini berdasarkan kendaraan pribadi dan jalan raya. Karena itu Pemprov DKI, akan fokus melakukan pembangunan Kawasan Berbasis Kendaraan Umum Massal.

"Jadi rencananya, kita intensitas lebih tinggi dan mencerminkan rencana tata ruang dan transportasi. Masyarakat bisa membangun di sekitar tempat-tempat transit kendaraan umum, tanpa harus menyediakan tempat parkir, tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Karena memang orientasinya pada itu," paparnya.

Ditegaskannya, bila Kota Jakarta ingin menjadi Ibu Kota negara yang kuat dan efisien, maka diperlukan layanan transportasi publik berbasis BRT, seperti Transjakarta yang bisa menjangkau 2.149 kilometer. Sementara sekarang ini, layanan Transjakarta baru menjangkau 1.100 kilometer atau baru mencapai 51,1 persen dari target ideal. "Artinya, armada harus ditambah," ujarnya.

Kemudian LRT dibutuhkan untuk menjangkau layanan lebih dari 130 kilometer, sekarang baru terbangun 5,8 kilometer atau sekitar 4,6 persen. Untuk MRT harus dibangun sampai 112 kilometer, tetapi sekarang baru terbangun 16 kilometer atau sekitar 14,2 persen.

"Sementara, pemukiman kita harus bertambah 600.000 unit perumahan. Layanan air bersih harus 100 persen. Angkutan mikro harus menjangkau lebih dari 20.000 unit. Pengolahan limbah harus bisa menjangkau lebih dari 50 persen kawasan. Jadi saya sampaikan PR-nya termasuk proyeksi kebutuhannya," ungkapnya.