DKI Diberi Waktu 1 Bulan Susun Detail Rencana Integrasi Transportasi Publik Massal

Selasa, 29 Januari 2019 | 15:27 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Anies Baswedan. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Pusat memberikan waktu satu bulan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun detail rencana integrasi transportasi publik massal di Ibu Kota.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (29/1). "Kita dapat tugas untuk dalam waktu satu bulan menuntaskan semua ini, untuk kemudian diajukan ke pemerintah pusat," kata Anies.

Setelah detail rencana dan perhitungan anggaran integrasi transportasi publik massal diajukan ke pemerintah pusat, maka langkah selanjutnya membahas bagaimana mendapatkan pendanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.

"Ini kan mirip yang akan terjadi pada MRT. Kan MRT itu didanai sebagian oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi dibebakan ke APBD DKI. Hal yang sama kan diberlakukan untuk rencana ini," ujarnya.

Karena untuk mengintegrasikan enam moda transportasi dibutuhkan anggaran sekitar Rp 605 triliun. Dengan target harus selesai selama 10 tahun, berarti setiap tahunnya, pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 60 triliun.

"Maka kita harus mencarikan pendanaannya. Nah ini bisa dibagi antara pemprov dengan pemerintah pusat. Untuk itu dalam sebulan ini, saya nanti harus menyusun perencanaannya, dibicarakan dengan menteri keuangan, menko perekonomian, menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri BUMN dan menteri dalam negeri," ungkapnya.

Dalam rencana detail tersebut, Anies ingin integrasi moda transportasi di Jakarta dimulai dari Jakarta dulu. Setelah sukses di Jakarta, baru meluas ke daerah lain yang ada disekitar Ibu Kota. "Kita mulai dulu dari Jakarta. Setelah Jakarta, baru meluas ke tempat-tempat lain," ujarnya.

Penyusunan detail rencana integrasi antar moda ini akan seiring dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Jakarta. "Jadi revisi RTRW kita punya target dan ukuran yang jelas. Kita ubah di RTRW, maka kita akan punya ketegasan persentase lahan ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau dan lainnya," tukasnya.