Jokowi Disebut Pakai Alat Bantu Komunikasi, Ketua Seknas Prabowo-Sandi: Mudahan-mudahan Tak Benar

Selasa, 19 Februari 2019 | 15:47 WIB
CP
WM
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: WM
Capres nomor urut 01 Joko Widodo, saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo, saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019. (SP/Joanito De Saojoao/SP/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menyoroti penampilan calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) saat debat kedua, Minggu (17/2). Misalnya, terkait adanya kabar Jokowi menggunakan alat bantu komunikasi.

Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik mengaku prihatin jika hal itu benar terjadi. "Saya prihatin kalau sampai benar terjadi, ketika debat ada alat bantu dengar. Saya kira ini pertanda tidak baik. Mudah-mudahan itu tidak benar," kata Taufik.

Hal itu disampaikan Taufik saat membuka Diskusi Topic of the Week bertajuk "Politisasi Agama Era Jokowi" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (19/2). "Kita juga perlu merasa prihatin ternyata yang memproduksi hoax itu negara," ujar Taufik.

Taufik menyatakan, Jokowi yang juga kepala negara terbukti menyampaikan data-data tidak valid. "Data yang disampaikan (Jokowi) saat debat, sangat tidak akurat, tidak valid. Sudah saatnya kepala negara seperti ini diganti. Kasihlah kepala negara yang berikan data sebenar-benarnya," ujar Taufik.

Taufik juga menyesalkan upaya kriminalisasi terhadap Ketua Umum (ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif. Hal ini terkait status Slamet yang dijadikan tersangka dugaan pelanggaran Pemilu karena berkampanye di luar jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita juga prihatin atas saudara kita Pak Slamet Maarif yang sedang sakit. Enggak jelas kenapa Pak Slamet mesti dipanggil. Saya kira ini untuk kesekian kalinya dilakukan kepada para ulama dalam pemerintahan sekarang," ungkap Taufik.

Taufik berharap kriminaliasi terhadap ulama untuk dihentikan. "Mari kita setop ini. Caranya yang paling meyakinkan adalah mengganti presiden, sehingga tidak ada kriminalisasi ulama. Ini penting bagi masyarakat muslim memilih pemimpin yang tidak mengkriminaliasi ulama," ucap Taufik.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon