PSI: Prabowo dan BPN Gagal Paham Cara Kerja Penyedia Infrastruktur Pembayaran Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi ekonomi digital Indonesia sekaligus Jubir PSI bidang E-Commerce, Daniel Simeon Tumiwa, membantah tudingan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Faldo Maldini yang menyebut transaksi keuangan lewat platform digital milik perusahaan asing semacam WeChat Pay dan Alipay akan menyebabkan uang-uang mengalir ke luar negeri.

"Jangan gagal paham seperti itu. Pembayaran dalam bentuk apa pun, asal transaksinya dilakukan di Indonesia, ya uangnya tetap akan masuk dan beredar di sini. Penyedia infrastruktur pembayaran digital umumnya hanya mengambil fee sebesar 0.5 persen hingga 1 persen per transaksi. Tidak perlu over reacted karena hal yang sama sejak lama dilakukan oleh Visa dan Mastercard," terang Daniel kepada Beritasatu.com, Kamis (21/2).

Daniel yang lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia digital ini mengatakan sikap antipati terhadap sistem pembayaran elektronik ini semakin tidak beralasan. Pasalnya, merchant yang menerima pembayaran non-tunai punya kecenderungan untuk mengalami peningkatan transaksi 3-4 kali lipat di tahun pertama.

"Kalau kubu oposisi benar ingin menyejahterakan masyarakat kecil, mereka mestinya mendorong agar publik segera merangkul perkembangan teknologi ini, bukannya menakut-nakuti. Dengan sistem pembayaran elektronik, kita permudah masyarakat menjalankan kegiatan perdagangannya," ujar Daniel.

Saat disinggung perihal kesiapan pemerintah mengawal transaksi perdagangan lintas batas ini, Daniel berpendapat bahwa pemerintah saat ini sudah lebih siap dalam menghadapi perkembangan sektor Fintech.

"Buktinya ya dengan menghadirkan standar pembayaran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan platform ini, setiap transaksi non tunai yang terjadi di Indonesia akan tercatat oleh negara. Data-data yang terkumpul itu selanjutnya akan menjadi basis untut melakukan analisis kebijakan-kebijakan yang baiknya diambil pemerintah untuk semakin menyejahterakan masyarakat," jelas Daniel.

Menurut Daniel, GPN tidak cuma mengembalikan kedaulatan negara atas data-data masyarakat, namun ke depannya GPN juga akan menjadi magnet bagi pelaku usaha dan konsumen dari luar negeri. Pasalnya, hakikatnya yang mampu menjangkau level transaksi konsumen yang paling mikro yakni individu.

"Secara sederhana, lewat platform ini, siapa pun dipersilakan masuk ke Indonesia untuk melakukan transaksi apa pun selama membayar pajak kepada negara. Ketika Pak Prabowo dan timnya masih meraba-raba apa itu unicorn, Pak Jokowi justru sudah menyiapkan perangkat agar negara kita siap menghadapi perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan yang mustahil dielakkan," pungkas Daniel.