Eks Anggota KPU Ini Soroti Potensi Kecurangan Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau jalannya Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil. Hal itu disampaikan dalam diskusi "Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Ditilik dari berbagai aspek dan aktornya, Chusnul mengatakan kecurangan bisa terjadi karena longgarnya aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan pemliu.

"Itu bisa saja aturannya memudahkan kecurangan. Coba dicek Peraturan KPU tentang penghitungan suara pada saat hari H, itu pilpresnya di depan atau di belakang? Yang kita baca, penghitungan suara pilpres itu di belakang," kata Chusnul.

Chusnul menilai, penghitungan surat suara pilpres di akhir, rawan menimbulkan kecurangan. Sebab secara psikologis, baik penyelenggara pemilu, saksi, maupun masyarakat, telah kelelahan. "Anda bisa bayangkan, sudah jam 11 malam, semua sudah capek, terakhir baru kita hitung surat suara pilpres," ungkap Chusnul.

Tak hanya menyoroti regulasi, Chusnul juga menyoroti calon incumbent yang maju baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Chusnul mengatakan, gerak-gerik incumbent harus dipantau. Sebab hanya incumbent yang memiliki akses dan menguasai aparatur negara, APBN dan APBD baik di legislatif maupun di eksekutif.

"Ini juga harus diawasi, sejauh mana mereka menggunakan akses anggaran APBN dan APBD untuk kemudian itu bisa menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau dilihat dari situ, semua berpotensi untuk melakukan kecurangan," ungkap Chusnul.

Tapi semuanya itu berada di tangan penyelenggara, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), apakah bisa mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil.