Tutup Munas-Konbes NU, JK Sebut Penyebab Konflik Adalah Ketidakadilan

Banjar, Beritasatu.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan salah satu penyebab terjadi konflik dan perang di sejumlah negara adalah karena adanya ketidakadilan dan hilang pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Menurut JK, banyak negara muslim di dunia sekarang terjadi perang saudara di dalam negaranya atau perang antara sesama negara muslin karena persoalan keadilan dan kedaulatan rakyat.

"Banyak hal yang menjadi penting untuk kita semuanya, masalah keadilan, masalah kedaulatan juga menjadi bagian perjuangan kita semua. Kalau kita melihat dunia Islam pada hari ini, maka tidak lepas daripada masalah kedaulatan dan masalah keadilan yang menyebabkan satu sama lain berperang," ujar JK saat memberikan sambutan di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3/2019).

Dalam acara tersebut hadir anggota Wantimpres Soeharso Monoarsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Rais Am Syuriah PBNU KH Miftahul Akhyar, dan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj.

JK mengatakan jika 50 atau 100 tahun yang lalu, negara Muslim banyak yang dijajah oleh bangsa penjajah. Sekarang, kata JK, lebih dari 15 negara Muslim yang berperang baik dengan rakyatnya sendiri maupun dengan negara Muslim yang lainnya. Padahal, menurut JK, negara-negara tersebut berbentuk Republik, seperti Suriah, Irak, Libya, Aman, Nigeria dan Tunisia.

"Semuanya berdasarkan republik tetapi perilakunya seperti kerajaan, tanpa memperhatikan kedaulatan rakyatnya maka timbullah perang satu sama lain dam ini memberikan kita suatu kesedihan dan upaya tentu bagaiamana membantu dalam batas kemampuan kita untuk menjaga perdamaian," ungkap JK.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, kata JK, sejumlah kelompok melakukan pemberontakan, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) atau Permesta/PRRI juga terkait masalah ketidakadilan. Mereka melakukan pemberontakan untuk mendapatkan keadilan.

"Karena itu, setiap pemerintahan, setiap kita semua, salah satu perjuangan kita ialah bagaimana meningkatkan kedaulatan dan keadilan daripada suatu bangsa dan negara," tandas JK.

Lebih lanjut, JK mengatakan kedaulatan dan keadilan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dan pengetahuan. Pasalnya, jika pendidikan orang rendah atau pengetahuannya tidak memadai, maka akan mudah digiring ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan negara.

"Kedaulatan dan keadilan ini juga tak bisa lepas dari tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan daripada masyarakat. Apabila pengetahuan masyarakatnya rendah maka mudah dibawa ke tempat yang tentu tak sesuai dengan tujuan kita bernegara," pungkas JK.

Sebagaimana diketahui, Nahlatul Ulama menggelar Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019. Acara yang mengangkat tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat" dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Munas dan Konbes ini diikuti oleh perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren.

Sejumlah masalah dibahas dalam Munas-Konbes NU 2019 dengan tiga klasifikasi. Pertama, Masâil Wâqi’iyah yang mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, dan bisnis money game.

Kedua, Masâil Maudlûiyah terkait masalah kewarganegaraan dan hukum negara, serta konsep Islam Nusantara. Ketiga Masûil Dîniyah Qanûniyah yang menyangkut RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha agar kedzaliman ekonomi global dapat dicegah dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Di bagian Rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang.