Tentara Tidak Cocok Memegang Jabatan Sipil

Jakarta, Beritasatu.com – Ide menempatkan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI di jabatan struktural sipil dikritisi sejumlah pihak. Para pati dan pamen juga diyakini tidak akan menerima wacana tersebut.

"Ide untuk tempatkan, tugaskan pati dan pamen di jabatan struktural sipil, walau dikatakan pemerintah menunggu revisi UU TNI (Undang-Undang 34/2004), perlu dikritisi bersama," kata Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Mahfudz Siddiq.

Hal itu disampaikan Mahfudz dalam Diskusi Topic of the Week bertajuk "Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (5/3/2019). "Saya sangat tidak yakin para perwira TNI bersedia menerima solusi ini," ujar Mahfudz Siddiq.

Mahfudz Siddiq menegaskan, wacana penempatan pati dan pamen di institusi sipil bakal menggerus jati diri dan karakter sebagai prajurit TNI. Mahfudz Siddiq mengibaratkannya seperti ikan di lautan yang dipindah ke jalan raya.

"Tiba-tiba seorang mayjen misalnya, ditugaskan menjadi kepala badan pertanahan daerah. Atau seorang brigjen tiba-tiba harus ditugaskan menjadi kepala dinas di kantornya gubernur DKI Jakarta. Saya yakin mereka tidak mau," tegas mantan ketua Komisi I DPR tersebut.

"Mereka tidak dididik untuk menjadi aparatur birokrasi sipil. Mereka disiapkan mempertahankan negara. Saya yakin teman-teman di TNI tidak happy (senang) kalau dikasih jabatan sipil. Itu bukan dunia mereka," kata Mahfudz Siddiq.

Turut hadir dalam diskusi, mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, pengamat politik Ubedilah Badrun, dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.