SBY Dinilai Langgar AD/ART Demokrat

"Sebagai ketua dewan pembina sebuah organisasi, SBY seharusnya orang pertama yang harus taat asas yakni AD/ART. Artinya, setiap langkahnya dalam organisasi harus dikonfirmasi ke AD/ART. Kalau tidak ada diatur di AD/ART, seperti mengumpulkan ketua-ketua pengurus PD di provinsi atau pendiri, ya jangan lakukan."

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai tak pantas melakukan pertemuan dengan pengurus daerah PD dan Forum Deklarator. Pasalnnya, SBY dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Pengamat politik, Adhie Massardi, mengatakan sebagai yang selalu mengkampanyekan politik bersih dan santun, justru SBY dinilai mengkhianati karena tak taat asas itu.

Pasalnya pertemuan itu tak dihadiri struktur partai yang sebenarnya diwajibkan sesuai AD/ART partai.

"Sebagai ketua dewan pembina sebuah organisasi, SBY seharusnya orang pertama yang harus taat asas yakni AD/ART. Artinya, setiap langkahnya dalam organisasi harus dikonfirmasi ke AD/ART. Kalau tidak ada diatur di AD/ART, seperti mengumpulkan ketua-ketua pengurus PD di provinsi atau pendiri, ya jangan lakukan," kata Adhie di Jakarta, Jumat (15/6).

Seharusnya, kata Adhie, kalau memang SBY tak berniat serius melengserkan Anas dan hendak mengajak pengurus daerah atau forum deklarator untuk bincang-bincang, ia bisa memakai cara lain. Misalnya, membuat acara piknik bersama atau meninjau kebun atau peternakan, seperti sering dilakukan Pak Harto di zaman Orde Baru di peternakannya di Tapos, Bogor.

Forum santai demikian sangat informal, meskipun materi yang akan disampaikan di forum itu penting dan formal.

Menurut Adhie, soal kemasan itu penting dalam organisasi. Apabila situasi genting menyangkut organisasi, seharusnya SBY menggunakan cara-cara organisasi juga.

"Bisa saja merekayasa KLB, yang penting sesuai AD/ART. Kalau cara-cara seperti kemarin, justru SBY sendiri yang harus dituntut karena melanggar AD/ART dong," kata Adhie.

Bekas Juru bicara Presiden di era Abdurrahman Wahid itu menambahkan cara-cara yang dijalankan SBY tersebut adalah cara-cara main belakang demi pelengseran Anas.

"Cara-cara main belakang begitu sangat tidak etis dan kotor, apalagi kalau gagal. Sebenarnya, kalau dengan cara itupun (SBY) tidak berhasil menyingkirkan Anas, ya seharusnya dia (SBY) dong yang mundur," kata Adhie.

Dia juga melihat bahwa sebagai presiden, langkah dan kebijakan SBY banyak yang ngawur. Secara politik dan ketatanegaraan, banyak kebijakan dan keputusan SBY yang bisa dibatalkan karena salah.

Menurut Adhie, sebetulnya Anas bisa membahas soal hal itu dengan menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk meninjau keberadaan Ketua Dewan Pembina.

"Dalam berorganisasi ternyata Susilo juga tidak bisa menjalankan roda organisasi sesuai aturan," kata Adhie.