Kemdagri Minta Kepala Daerah Terapkan e-Budgeting

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta kepala daerah menerapkan e-budgeting. Hal ini penting dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami minta kepala daerah bahwa tidak ada pilihan lain bagi daerah kecuali harus bisa terapkan e-budgeting. Karena ke depan tuntutan transparansi dan akuntantabilitas, tanpa terkecuali harus didukung aplikasi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemdagri, Syarifuddin, Senin (18/3/2019).

Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan, Kemdagri sudah menyiapkan aplikasi yang diharapkan mulai diimplementasikan daerah pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Meski begitu, menurut Syarifuddin, penerapan dari e-budgeting tetap dikembalikan pada kesiapan daerah. "Bagi yang sudah siap kita harapkan bisa gunakan aplikasi ini pada 2020. Penyusunan sudah dimulai sejak Mei 2019," ujar Syarifuddin.

Syarifuddin menyatakan, setiap pemda pasti sudah mempunyai aplikasi yang digunakan dalam rangka menyusun APBD atau laporan pertanggungjawaban. Syarifuddin mengakui bahwa mengubah atau mengganti aplikasi yang sudah ada memang tidak mudah.

Diperlukan proses. "Sudah ada beberapa daerah siap dan latihan sebelum penerapan aplikasi. Kami siap bantu daerah gunakan aplikasi di 2020. Kami siap lakukan pendampingan bagi daerah," ucap Syarifuddin.

Pada kesempatan yang sama Pelaksana Tugas Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) M Hudori menjelaskan mengenai e-planning yang diterapkan juga untuk menjaga akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.

"Dengan sistem aplikasi ini (e-planning) mudah-mudahan ke depan itu para pihak sudah tidak main-main lagi. Karena dengan sistem itu semua harus bisa terintegrasi," ujar Hudori seraya menyebut bahwa e-planning nanti akan tersambung dan terintegrasi dengan e-budgeting.