Pembangunan Jaringan Transportasi Jabodetabek Butuh Rp 600 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan jaringan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan dana sekitar Rp 600 triliun. Angka itu sudah termasuk pembangunan moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT) Utara-Selatan fase II, koridori Timur-Barat, dan kereta ringan atau light rail trasit (LRT) lingkar Tangerang dan sejumlah proyek lainnya.

Jaringan transportasi yang diharapkan akan terintegrasi antara satu moda dengan lainnya itu harus segera direalisasikan guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang setiap tahunnya menyebabkan kerugian Rp 65 triliun hingga Rp 100 triliun. Agar efektif, pembangunan dan pengintegrasian harus diikuti penguatan wewenang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono dan pengamat transportasi Djoko Setijowarno secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Bambang Prihartono menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) untuk meningkatkan dan memadukan moda transportasi publik secara menyeluruh di wilayah Jabodetabek.

"Targetnya adalah meningkatkan penggunaan angkutan umum perkotaan mencapai 60% dari total pergerakan orang," kata dia.

Dalam RITJ itu disebutkan secara terperinci sasaran yang dituju sampai tahun 2029 serta kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan, termasuk yang terkait dengan pembangunan MRT dan LRT.

Untuk merealisasikan seluruh program dibutuhkan pendanaan hampir Rp 600 triliun. Sedangkan untuk lima tahun ke depan (hingga 2024), dana yang diperlukan sekitar Rp 400 triliun.

"Integrasi transportasi Jabodetabek menjadi perhatian Presiden dan sudah dua kali rapat terbatas. Artinya Presiden memang sangat perhatian pada permasalahan transportasi di Jabodetabek," ujar Bambang Prihartono.

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah menciptakan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek berbasiskan angkutan umum massal.

Bambang Prihartono menambahkan, saat ini mobilitas penduduk masih dominan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, lebih banyak perpindahan kendaraan daripada perpindahan orang. Itulah yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dari waktu ke waktu terus meningkat.

Sistem transportasi yang akan diwujudkan kelak adalah sistem berbasis angkutan umum massal, sehingga akan lebih banyak memindahkan orang dibanding memindahkan kendaraan.

Untuk mengintegrasikan dan meningkatkan moda transportasi publik di Jabodetabek, BPTJ bekerja berdasarkan RITJ yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029.
"Karena itu, kami harus melakukan apa yang tercantum dalam RIJT. Kami akan eksekusi itu. Kebutuhan investasi (pengadaan prasarana, sarana, serta fasilitas lainnya) ditaksir mencapai Rp 600 triliun, itu sampai tahun 2029," papar dia.

Bambang Prihartono menerangkan, di Jabodetabek setiap harinya ada 50 juta pergerakan orang. Namun, kapasitas angkutan publik yang tersedia hanya untuk 6 juta orang per hari. "Untuk mengejar kesenjangan tersebut memerlukan pendanaan besar. Tentu tak hanya dari APBN maupun APBD, tapi juga dari sektor swasta," ucap dia.

Kebutuhan investasi yang mencapai sekitar Rp 600 triliun mencakup pembangunan dan revitalisasi prasarana serta sarana di sektor perhubungan, seperti jalur kereta api (KA) perkotaan dan terminal angkutan darat untuk penumpang dan barang.

Ada sejumlah key performance indicators (KPI) yang menjadi target integrasi, antara lain pergerakan orang pengguna angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% dari total pergerakan orang dan waktu perjalanan rata-rata di dalam angkutan umum perkotaan adalah 1,5 jam pada waktu sibuk. Target lainnya yaitu kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak 30 km per jam, cakupan layanan angkutan umum mencapai 80% dari panjang jalan, dan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

"Kami punya beberapa indikator. Jadi, seperti akses jalan kaki ke angkutan umum harus 500 meter, itu adalah jarak psikologis. Kalau lebih dari itu, masyarakat cenderung untuk berpindah menggunakan angkutan pribadi," tandas Bambang Prihartono.

Terdapat sembilan pilar kebijakan untuk mencapai target-target tersebut, terdiri atas strategi, program, dan kegiatan. Ke-9 pilar itu adalah peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan, pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi perkotaan, pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel.

Pilar lainnya yaitu pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi peningkatan kinerja lalu lintas, pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan, pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan, dan tata ruang pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisno Wibowo mengatakan, kebutuhan investasi Rp 600 triliun tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, BPTJ mendorong munculnya pembiayaan-pembiayaan kreatif dengan melibatkan BUMN dan swasta.

"Dengan besarnya angka Rp 600 triliun ini, kami harus mengupayakan pembiayaan kreatif. BPTJ juga menjadi pengawal bagaimana terwujudnya RITJ dengan pembiayaan kreatif melalui KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah)," papar Heru Wisno Wibowo.

Proyek-proyek yang tercantum dalam RITJ dan pembiayaannya didorong menerapkan skema KPBU di antaranya pembangunan Jakarta Elevated Loop Line Railway dan Mass Rapid Transit (MRT) East-West. Adapun waktu pelaksanaan proyek maupun kegiatan dalam RITJ dibagi dalam tiga tahap, yakni tahun 2018-2019, 2020-2024, dan 2025-2029.

"Setiap proyek sudah dijelaskan kapan dilaksanakan dan kapan ditargetkan selesai. Juga dinyatakan siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Jadi, semua pihak akan mengacu dalam RITJ," tegas Heru Wisno Wibowo.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek tidak bisa ditunda-tunda lagi. Itu karena kerugian akibat kemacetan di kawasan itu semakin besar.

"Integrasi tidak bisa ditunda-tunda lagi karena kemacetan di Jabodetabek telah menimbulkan kerugian yang sangat besar," kata Presiden ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pekan lalu.

Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan hasil studi Bappenas, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun, bahkan bisa Rp 100 triliun per tahun. "Ini harus segera diselesaikan, tidak boleh ada egosektoral," tegas Jokowi.

Presiden sebelumnya juga meminta Wapres Jusuf Kalla mengoordinasikan menteri dan gubernur untuk mempercepat integrasi pengelolaan transportasi antarwilayah di Jabodetabek.

Selain integrasi, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya kesinambungan antarmoda, baik MRT, LRT, TransJakarta, KRL, maupun angkutan umum lainnya. Selesainya proyek MRT dan LRT di Jakarta dan sekitarnya dapat menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman.
"Saya yakin langkah ini akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek," ujar dia.

Presiden Jokowi telah meresmikan pengoperasian MRT Jakarta Selatan-Utara fase 1 pada Minggu (24/2/2019), sekaligus mencanangkan pembangunan MRT Jakarta fase 2 Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Jakarta Kota. Presiden juga berharap pembangunan MRT Timur-Barat bisa dimulai tahun ini.

"Ini baru fase pertama. Tadi sudah kita canangkan juga fase kedua yang utara. Tahun ini saya juga perintahkan gubernur (DKI Jakarta) yang rute barat dimulai tahun ini," kata Jokowi. Kecuali itu, Jokowi menargetkan LRT Jabodebek beroperasi akhir tahun ini. "Kami harapkan akhir tahun ini insya Allah LRT juga akan terhubung, utamanya yang Depok dan Bekasi, menuju Jakarta," ujar Presiden.

Jokowi meminta semua pihak menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi, karena yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional. Apalagi kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, termasuk Jabodetabek, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

BPTJ Diperkuat

Dikonfirmasi terpisah, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menekankan perlunya penguatan wewenang BPTJ guna mempercepat realiasi integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek.

Menurut Djoko Setijowarno, jika ingin mewujudkan mimpinya, Presiden Jokowi harus menaikkan status BPTJ menjadi institusi di bawah langsung kendalinya, seperti badan lain yang lingkup kerjanya berskala nasional.

"Dengan penguatan ini, BPTJ memiliki kewenangan mengintervensi seluruh pemda di Jabodetabek. Sekarang masih susah dilakukan karena BPTJ masih di bawah Kemenhub," tutur Djoko Setijowarno.

BPTJ bisa menjadi Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (BOTJ), dengan kewenangan lebih luas. "Setidaknya bisa pula ditambah Direktorat Jalan dan Direktorat Penataan Ruang supaya urusan jalan dan tata ruang bisa dikendalikan juga," ucap Djoko Setijowarno.

Djoko Setijowarno menilai aneh dengan kebijakan Wapres Jusuf Kalla yang menugaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusun rencana pembangunan transportasi di Ibu Kota untuk 10 tahun ke depan. Tugas itu diberikan pada akhir rapat soal integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Jusuf Kalla belum lama ini.

"Menurut saya, penugasan itu menjadi aneh. Sebab sejak 2104 kita sudah punya BPTJ. Dibentuk sejak Pak Jokowi menjadi presiden, badan ini sudah banyak melakukan kajian untuk transportasi di Jabodetabek dan tinggal melaksanakan di lapangan," ujar dia.

Djoko Setijowarno juga mengaku merasa aneh karena setelah dua tahun berjalan, Presiden Jokowi merasa belum sesuai harapannya. Apalagi kemudian muncul ide agar proyek tersebut dikelola Pemprov DKI Jakarta, dengan alasan DKI memiliki anggaran cukup besar.

"Masalahnya kan bukan hanya pada anggaran. Keandalan SDM di Pemprov DKI tak kalah pentingnya. Selain itu akan bertentangan dengan sejumlah UU yang sudah ada, seperti UU Pemda, UU LLAJ, dan UU Jalan," papar Djoko Setijowarno.

Kekurangan penataan transportasi di Jabodetabek tidak hanya persoalan integrasi. Layanan transportasi umum juga harus bisa menjangkau seluruh kawasan permukiman dan perumahan. Dengan begitu, cukup berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter, warga sudah mendapatkan layanan transportasi umum yang memadai.

"Integrasi dapat berupa integrasi fisik, jadwal, dan sistem pembayaran, ini sudah berjalan. Yang paling sulit adalah integrasi antarinstansi. Inilah yang harus jadi fokus utamanya. Semoga setelah BOTJ di bawah presiden, mimpi Jokowi bahwa transportasi di kita akan seperti di Singapura dapat terwujud," tegas Djoko Setijowarno.