Raja Thailand Tanggalkan Tanda Kehormatan Thaksin Shinawatra

Bangkok, Beritasatu.com- Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mencabut Tanda Kehormatan kerajaan yang diberikan kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan. Raja beralasan tuduhan korupsi dan pelarian Thaksin "sangat tidak pantas" bagi negara itu.

Langkah Raja Maha Vajiralongkorn datang ketika partai Pheu Thailand yang pro-Thaksin mendorong untuk hak membentuk pemerintahan.

Pada Sabtu (30/3), pengumuman itu dalam lembaran kerajaan datang kurang dari seminggu setelah Thailand mengadakan pemilihan pertama sejak kudeta militer pada tahun 2014.

Pheu Thai adalah partai politik yang terkait dengan Thaksin, sekarang bersaing dengan partai Phalang Pracharat yang didukung militer untuk hak membentuk pemerintahan.

Para pejabat belum merilis hasil penuh dari pemilu, yang Thaksin sebut "curang".

Perintah kerajaan pada hari Sabtu menyatakan Thaksin dicabut dari daftar "Tanda Kehormatan Chula Chom Klao yang terkenal", yang biasanya diberikan untuk tokoh yang melayani negara.

"Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mengeluarkan perintah kerajaan untuk mencabut tanda kehormatan kerajaan, karena Thaksin Shinawatra dijatuhi hukuman penjara oleh Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pemegang Kantor Politik, di samping banyak tuduhan lainnya, dan ia melarikan diri dari kerajaan, yang merupakan perilaku yang sangat tidak pantas," bunyinya.

Thaksin tinggal di pengasingan sejak meninggalkan Thailand pada 2008 untuk menghindari pengadilan korupsi. Dia dinyatakan bersalah dalam absensi dan dihukum dua tahun penjara.

Pencabutan tanda kehormatan kerajaan Thaksin secara terbuka dapat mendiskreditkannya, dan mungkin partai afiliasinya. Di mata banyak orang Thailand, monarki dipuja tanpa keraguan dalam budaya Thailand.

Monarki berada di atas politik di Thailand, tetapi tradisi itu diuji bulan lalu ketika saudara perempuan raja menerima pencalonan untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk partai pro-Thaksin lainnya.

Dengan cepat, raja menyatakan pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi "tidak pantas" dan baik putri maupun partai itu didiskualifikasi.

Pemungutan suara 24 Maret terjadi setelah hampir 15 tahun kekacauan, saat Thailand mengalami dua kudeta militer, pada 2006 dan 2014, yang menggulingkan Thaksin dan saudari perempuannya, Yingluck Shinawatra.