Komisi I Berniat bentuk Panja Masalah Papua
Senin, 18 Juni 2012 | 18:22 WIB
Komisi I DPR berencana membentuk panitia kerja (Panja) yang akan membicarakan permasalahan Papua, serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di wilayah ujung timur Indonesia itu.
"Kami unsur pimpinan sepakat bikin Panja. Di situ akan coba didiskusikan seperti apa. Solusi yang harus berkembang dan didorong oleh kita semua adalah dalam artian mencari penyelesaian secara damai dan bermartabat, tidak menggunakan kekuatan bersenjata, apalagi operasi pemulihan keamanan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Senin (18/6).
Soal efektivitas Panja, kata dia, akan sangat tergantung sejauh mana respons pemerintah dalam bentuk kebijakan serta pelaksanaan kebijakan.
Dia melanjutkan rencana pembentukan panja itu sendiri berdasarkan pengumpulan informasi terkait Papua oleh Komisi I DPR.
"Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui berbagai kunjungan kerja dan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara terkait," ujar Hasanuddin.
Saat bertemu Kepala Badan Intelijen Negara, kata dia, ia menyampaikan ke Komisi I penyelesaian masalah Papua harus disertai dengan keputusan politik pemerintah.
Ketika bertemua dengan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, disampaikan pula TNI tidak melakukan apa-apa yang mendorong panasnya konflik di Papua.
"Clear, tidak ada. Dan mereka menekankan bahwa mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut. Kalau diperintah melakukan operasi, mereka meminta diberikan payung hukumnya," kata Hasanuddin.
Sementara terkait Polri, Komisi I menemukan kemungkinan Kepolisian memiliki persepsi berbeda dengan aparat negara lainnya dalam usaha menyelesaikan masalah di Papua.
"Inilah makanya kita bentuk Panja agar masalahnya clear dan mencari solusi terbaik," kata politikus PDI Perjuangan itu.
"Kami unsur pimpinan sepakat bikin Panja. Di situ akan coba didiskusikan seperti apa. Solusi yang harus berkembang dan didorong oleh kita semua adalah dalam artian mencari penyelesaian secara damai dan bermartabat, tidak menggunakan kekuatan bersenjata, apalagi operasi pemulihan keamanan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Senin (18/6).
Soal efektivitas Panja, kata dia, akan sangat tergantung sejauh mana respons pemerintah dalam bentuk kebijakan serta pelaksanaan kebijakan.
Dia melanjutkan rencana pembentukan panja itu sendiri berdasarkan pengumpulan informasi terkait Papua oleh Komisi I DPR.
"Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui berbagai kunjungan kerja dan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara terkait," ujar Hasanuddin.
Saat bertemu Kepala Badan Intelijen Negara, kata dia, ia menyampaikan ke Komisi I penyelesaian masalah Papua harus disertai dengan keputusan politik pemerintah.
Ketika bertemua dengan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, disampaikan pula TNI tidak melakukan apa-apa yang mendorong panasnya konflik di Papua.
"Clear, tidak ada. Dan mereka menekankan bahwa mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut. Kalau diperintah melakukan operasi, mereka meminta diberikan payung hukumnya," kata Hasanuddin.
Sementara terkait Polri, Komisi I menemukan kemungkinan Kepolisian memiliki persepsi berbeda dengan aparat negara lainnya dalam usaha menyelesaikan masalah di Papua.
"Inilah makanya kita bentuk Panja agar masalahnya clear dan mencari solusi terbaik," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




