Demokrat Tegaskan Tidak Ikut Aksi 22 Mei

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrat (PD) tidak akan mengikuti Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) pada 22 Mei 2019. PD berharap indikasi kecurangan Pemilu 2019 diselesaikan melalui jalur konstitusional.

"Saya pastikan bahwa Partai Demokrat tidak akan ikut Gerakan Kedaulatan Rakyat atau yang sebelumnya disebut people power," tegas Sekretaris Jenderal PD, Hinca IP Panjaitan kepada Beritasatu.com, Senin (20/5/2019).

Untuk diketahui, pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan akan mengumumkan hasil Pemilu 2019. Menurut Hinca, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wadah penyelesaian perselisihan hasil. Hal itu sebagaimana amanat UUD 1945.

Hinca belum mengetahui persis kemungkinan pengajuan gugatan ke MK oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). "Kami tentu berharap jika memang hasilnya dirasa kurang bisa ke MK. Hanya kami tidak tahu nanti pastinya," ungkap Hinca.

PD memang merupakan salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Hinca menyatakan, dukungan PD berakhir pada 22 Mei 2019, apalagi jika tak ada sengketa hasil di MK.

Selain itu, menurut Hinca, KPU telah mengumumkan hasil pada tanggal tersebut. Artinya, proses Pilpres sudah selesai. "Kami tetap di pihak Prabowo-Sandi sampai 22 Mei 2019. Kenapa? Karena koalisi kan untuk Pilpres, jika KPU umumkan hasil berarti kompetisi usai," ucap Hinca.

Hinca menambahkan, masing-masing partai koalisi Prabowo-Sandi, mempunyai kedaulatan untuk bersikap pasca-pengumuman KPU. Hinca menegaskan, tak ada koalisi yang abadi. "Masak kita harus tanding terus sementara kompetisinya sudah selesai," imbuh Hinca.

Disinggung mengenai peluang PD bergabung mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hinca tak menanggapi eksplisit. "Kita lihat nanti. Intinya masing-masing partai punya kedaulatan bersikap," pungkas Hinca.