Peningkatan Kapasitas Anggota KSB Jadi Prioritas

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB), latihan rutin dan terstruktur menjadi prioritas kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti untuk mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana.

Hal itu dikatakan Harry Hikmat setelah mendengar pemaparan hasil penelitian tentang Kampung Siaga Bencana. "Ini betul-betul menjadi masukan dalam pengembangan penanganan bencana berbasis komunitas," ujar Harry saat menerima delegasi World Food Program (WFP) di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Harry, Kampung Siaga Bencana merupakan salah satu prioritas yang sifatnya pencegahan. Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB. Pembentukan KSB, lanjut Harry mengarah kepada pendekatan kawasan. Sehingga pemikiran kampung sebagai kawasan, bersifat lokal. Mungkin saja terjadi, banjir melintasi beberapa desa, sehingga bisa difasilitasi terbentuknya KSB.

"KSB tidak identik dengan kampung tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk lebih bisa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana", tandas Harry dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin.

Leason Officier EPR WFP Wipsar Dina Triandini.mengatakan, pihaknya telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh provinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang utama untuk segera dilakukan.

"Prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian), dan yang ketiga adalah funding (pendanaan)", ujar Dina.

12 Masalah
Dina mengemukakan, penelitian yang dilakukan WFP bertujuan untuk mengumpulkan praktik baik dan pembelajaran dari KSB-KSB yang telah terbentuk untuk meningkatkan kualitas program KSB di masa mendatang. Dari penelitian itu, WFP menemukan setidaknya ada 12 masalah yang terjadi di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti.

"Setidaknya terdapat 12 hal yang ditemukan di lapangan, yaitu sustainability, permanence, effectiveness, ownership, adaptiveness, inclusion, institutionalism, policy environment, capacities, culture, funding, dan accountability", lanjut Dina.

Menurut Dina, legalitas merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi berbasis komunitas seperti KSB, hal ini akan mempermudah akses pendanaan untuk KSB. Selain itu beberapa hal yang sangat penting dalam proses pembentukan KSB adalah motivasi dalam pembentukan KSB, pengalaman organisasi dari anggota KSB, jiwa kepemimpinan dari masyarakat sekitar dan penambahan durasi pembentukan untuk KSB.
Dina juga mengemukakan, kerja sama dengan berbagai pihak jangan diharapkan sebagai upaya meningkatkan efektifitas KSB, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, pihak swasta dan institusi pendidikan terkait

"Setidaknya ada tiga kunci yang akan memastikan adanya rasa kepemilikan terhadap KSB. Pertama, adanya ketokohan atau kepemimpinan lokal yang kuat, kedua pemilihan pengurus dan anggota yang tepat, dan yang ketiga memanfaatan sumber daya lokal," ujar Dina.

Dikatakan, inovasi berbasis kearifan lokal juga menjadi hal yang sangat penting dalam KSB, di antaranya dengan mengembangkan program sesuai dengan budaya dan kemampuan masyarakat, karena eksistensi KSB tidak sebatas untuk penanganan bencana tetapi juga menjadi solusi problem sosial masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif dari lumbung sosial.

Begitu juga peran perempuan dalam KSB sangat penting. Hal ini terlihat dari adanya variasi peranan perempuan dalam KSB, dan pentingnya peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan

"WFP juga menemukan bahwa program KSB memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan Dinas Sosial, tidak hanya dalam penanganan bencana namun juga dalam penanganan masalah sosial lainnya," pungkas Dina.