Hasil UN SMP/MTs Naik 1,67 Poin

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil Ujian nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) resmi diumumkan oleh sekolah pada 27-28 Mei 2019.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kabalitbang Kemdikbud), Totok Suprayitno mengatakan, hasil UN tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan nilai dengan tren rerata 1,65 poin. Dengan rincian kenaikan nilai murni di SMP negeri sebanyak 1,67 poin, SMP swasta sebanyak 2,11 poin, MTs negeri sebanyak 1,58 poin, dan MTs swasta sebanyak 1,34 poin.

Totok menyebutkan, kenaikan nilai murni ini berimbas dari perluasan penyelenggaraan UN Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya dari 4.280.199 perserta UN SMP/Mts yang menyelenggarakan UNBK mencakup 3.581.091(83,7 persen) peserta yang berasal dari 43.833 sekolah. Bahkan, ada tujuh provinsi telah menyelenggarakan UNBK jenjang SMP 100 persen. Sebanyak 22 provinsi menyelenggarakan UNBK jenjang MTs 100 persen, sedangkan ujian paket B terselenggara UNBK 100 persen di 33 provinsi.

Untuk pendidikan kesetaraan atau Paket B terjadi peningkatan jumlah peserta UNBK dari 79.639 peserta (2018) menjadi 118,885 (2019). Dengan total 155.877 peserta dengan rincian 154.740 (99,3 persen) UNBK dan 1.137 (0,7 persen) UNKP. Maka, untuk Paket B ini berdasarkan distribusi nilai, terlihat perbedaan profil peserta 2019 dibandingkan 2018 adalah bertambahnya peserta didik dengan rerata nilai kurang dari 40.

Totok juga mengatakan, banyak sekolah beralih menjalankan UNBK mengalami koreksi nilai. Koreksi nilai terjadi pada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) pada tahun 2018 dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) rendah yang kemudian beralih menjadi sekolah penyelenggara UNBK di tahun 2019.

"Sekolah-sekolah yang IIUN rendah tersebut terkoreksi nilainya hingga 12,20 poin. Namun, sekolah-sekolah UNKP dengan IIUN tinggi meningkat sebesar 0,1 poin," jelas Totok saat Taklimat Media Hasil UN SMP/MTs di Gedung Kemdikbud, Selasa(28/5/2019).

Bahkan, Totok juga menyebutkan, ada satu ataupun dua sekolah yang mengalami nilai yang terkoreksi sangat tinggi mencapai 45 poin. "Sekolah yang UN 2018 masih mengunakan UNKP ada yang mendapat nilai 90 poin. Tapi, setelah dikoreksi ternyata hanya 45 poin. Jadi nilai 90 poin itu enggak murni nilai bisa karena ada kecurangan atau hal lain," ucap Totok.

"Sedangkan bagi sekolah yang pada 2018 sudah menyelenggarakan UNBK, tahun ini semakin berintegritas dan nilainya meningkat. Coba bayangkan apa yang terjadi pada sekolah ini tahun lalu, pasti banyak kecurangan. Yang dulu itu tidak asli, kebocoran, dan sebagainya. Jadi ini bukan penurunan, tapi koreksi," terangnya.

Totok menuturkan, hasil UN yang dicapai siswa ini akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan mutu pendidikan. Meski begitu, Kemdikbud tidak akan mengeluarkan rangking siswa baik itu untuk sekolah maupun provinsi. "Kami menunjukkan nilai akhir tetapi hasil UN ini. Tetapi tidak mengeluarkan peringkat siswa karena tidak fair. Jika sekolah di Jakarta Selatan dibandingkan dengan sekolah yang ada di NTT," ujarnya.

Menurut Totok, hasil yang capai siswa ini tidak terlepas dari sistem pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, hasil UN 2019 ini akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk melatih guru.

Dijelaskan Totok, dengan UNBK refleksinya menjadi lebih jernih. Mengetahui letak kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, dari setiap mata pelajaran itu diketahui.

"Bayangkan, kalau dengan kecurangan, siswa itu sebenarnya tidak bisa menjawab soal itu, tetapi seolah-olah bisa mengerjakan. Sehingga tidak dapat intervensi yang diperlukan. Harusnya gurunya masih perlu dilatih tetapi tidak,"ujarnya.

Angket UN

Pada kesempatan sama, Totok juga mengatakan, pelaksanaan UNBK 2019 ini disertakan dengan angket yang diisi oleh siswa, guru, maupun kepala sekolah. Sebanyak 682.603 siswa dari 14.796 sekolah atau 33 persen dari populasi sekolah UNBK yang dijadikan sebagai responden angket UN di jenjang SMP/MTs.

Dijelaskan Totok, angket hasil UN ini dapat dijadikan landasan pembuatan kebijakan, khususnya oleh pemerintah daerah. "Kita memberikan rekomendasinya, nanti yang mengeksekusi kabupaten/kota/provinsi. Sudah saatnya kebijakan berdasarkan evidence (bukti), bukan selera,"ujarnya.

Totok menambahkan, pengisian angkat ini akan mengalami perubahan pada tahun mendatang, ada beberapa poin yang akan ditambah agar lebih komprehensif. Selain itu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat sehingga suara siswa lebih terdengar.

Perlu diketahui, pada angket UN 2019 siswa diminta menjawab latar belakang pendidikan ayah, ibu, serta kuantitas kepemilikan barang di rumah. Terdapat 24,3 persen dari total responden angket UN yang capaian UN-nya tinggi berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah.

Mereka merupakan siswa berdaya juang atau memiliki ketahanmalangan, yakni siswa dengan pendidikan ayah atau ibu maksimal lulusan SMP, serta hanya memiliki empat jenis barang dengan kuantitas hanya satu per jenisnya ternyata mampu mencapai nilai UN lebih dari 55.

Selain itu ada angket tentang berkolaborasi cukup baik ditemuan bahwa kesadaran siswa untuk bergotong royong sangat baik. "Kesadaran untuk saling berbagi dan bekerja sama di lingkungan sekolah cukup baik. Seperti kesediaan untuk berbagi makanan, belajar bersama, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan lain-lain," kata Totok.

Dijelaskan Totok, adanya angket tujuanya untuk menggali informasi non-kognitif siswa. Pasalnya, diharapkan informasi dari angket tersebut akan memberikan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian siswa.