Jelang Sidang MK, Aparat Keamaman Siaga Penuh Jaga Ibu Kota

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan aparat keamanan masih siaga penuh menjaga ibu kota negara. Kesiagaan itu juga diberlakukan menjelang sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aparat keamanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh, untuk menjaga keamanan ibu kota dan juga keamanan kota-kota lain yang memang ada indikasi pengerahan massa," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Hadir pada rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Wiranto meminta para kontestan agar tidak mengerahkan massa. Pasalnya, proses hukum lewat persidangan di MK segera berjalan. Persidangan tersebut sesuai konstitusi dan merupakan mekanisme yang sah untuk mempersoalkan hasil pilpres.
"Persidangan MK ini sudah kesepakatan kontestan. Makanya kita syukuri dan berikan apresisasi bahwa beliau-beliau itu masuk dalam keputusan di wilayah hukum dalam penyelesaian sengketa sengketa pemilu. Kita mengharapkan agar semua keputusan MK nanti dapat diterima semua pihak karena merupakan keputusan yang jujur, adil dan transparan," jelas Wiranto.

Soal ada penutupan fitur media sosial (medsos) untuk sementara guna mencegah percakapan negatif, Wiranto tegaskan akan melihat situasi yang berkembang. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan hal tersebut. "Kita melihat dan mengimbau ke masyarakat jangan sampai membiarkan berita-berita yang negatif yang kemudian menyerang opini publik. Itu kenapa kita tutup beberapa waktu lalu karena waktu itu kan sudah terlalu berlebihan berita bohong, berita hoax yang mengacaukan opini publik. Itu kan membuat tidak aman dan tidak nyaman karena apa, karena sudah memprovokasi masyarakat untuk berbuat negatif," tutur Wiranto.

Sebagaimana diketahui, saat kerusuhan tanggal 21-22 Mei lalu, pemerintah menutup sementara berbagai fitur Whatsapp. Hal itu agar mencegah masyarakat mengirim gambar dan video yang berisikan berita bohong atau hoax.