Kementerian ATR Dorong Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyelesaikan sekitar 1.500 konflik agraria pada 2018. Sejauh ini, ATR terdapat kurang lebih 4.000 kasus yang terjadi terkait pertanahan.

"Di kami ada sekira 4.000 kasus. Terus diperbaiki, kita selesaikan. Pada tahun lalu kita bisa selesaikan sampai 1.500 kasus," kata Menteri ATR, Sofyan Djalil, seusai Rapat Tingkat Menteri dengan topik 'Mengurai Sengketa Pertanahan Dalam Reforma Agraria' di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (12/6).

Sofyan mengungkap, pihaknya membuat program yang lebih sistematik. Tujuannya untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan sengketa agraria. "Kami bikin program lebih sistematik supaya kasus di masa depan menjadi minimum, bahkan hilang sama sekali," ucap Sofyan.

Salah satunya yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Tanah dari setiap desa, kabupaten, kota, dan provinsi didaftarkan. Menurut Sofyan, apabila seluruh tanah sudah terdaftar, maka konflik bakal berkurang atau hilang.

Sofyan menyatakan, keseriusan pemerintah menangani permasalahan konflik pertanahan tak perlu diragukan. Contohnya di Batam, Kepulauan Riau. Terdapat 31 desa tua yang selama ini dianggap wilayah Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Sofyan, pihaknya telah melakukan identifikasi. Desa-desa tersebut dikeluarkan dari BP Batam, dan diberikan langsung kepada masyarakat. Caranya melalui perubahan regulasi menteri dalam negeri dengan peraturan menteri ATR.

Sofyan menyatakan, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Misalnya tanah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), instansi pemerintah, sengketa masyarakat dengan TNI.

"Ini perlu ada rapat kabinet terbatas untuk selesaikan ini secara tuntas. Komitmen pemerintah selesaikan konflik agraria, makin hari makin berhasil dan cepat kita selesaikan," tandas Sofyan Djalil.