KPU Optimistis Permohonan Prabowo-Sandi Ditolak MK Tanpa Dissenting Opinion

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengaku optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga Uno. Ali bahkan menilai sembilan hakim konstitusi mengambil keputusan secara bulat menolak permohonan

PHPU tersebut, tanpa ada yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.

"Kalau merujuk pengalaman Pilpres 2014 di mana saya Wakil Ketua Tim Hukum KPU, itu tak ada dissenting opinion. Dalam perkara hukum (PHPU) sekarang saya tak melihat ada dalil yang lebih berat," ujar Ali di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Ali mengatakan dari fakta persidangan, terlihat jelas bahwa dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi tidak cukup kuat dibuktikan dengan alat bukti-alat bukti, baik itu surat atau dokumen, keterangan para pihak, keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Kalau lihat perkembangan persidangan apa yang dalilkan oleh pemohon menurut kami tidak dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi maupun ahli yang diajukan oleh pihak pemohon," tandas dia.

Lebih lanjut, Ali mengatakan Prabowo-Sandi juga salah alamat menyengketakan sejumlah persoalan yang terkait dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu yang bukan merupakan kewenangan MK. Dia menilai pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu harus diadili di Bawaslu dan PTUN.

Menurut dia, MK hanya berwewenang pelanggaran yang terkait dengan hasil perolehan suara pemilu.

"Kalau diadili di sini (pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu) yaitu post factum, yaitu sudah selesai, (Prabowo-Sandi) salah alamat," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, hari ini MK membacakan putusan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Putusan ini dibacakan dalam sidang rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh sembilan hakim MK dan kuasa hukum para pihak.