Keputusan Partai Demokrat Ajukan Calon Ketua MPR atau Tidak Berada di Tangan SBY

Jakarta, Beritasatu.com – Setiap kader partai politik (parpol) peraih kursi di parlemen berpeluang menjabat ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan untuk mengajukan calon ketua MPR dari Partai Demokrat (PD) bergantung pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum (ketum).

"Kemungkinan ini serba mungkin. Domainnya ketum. Hal seperti ini (kursi ketua MPR) yang harus memutuskan ketum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Agus menjelaskan, jabatan di DPR maupun MPR akan diputuskan dalam rapat koordinasi secara menyeluruh. SBY nantinya memberikan pengarahan dan pernyataan. PD belum menjadwalkan untuk melakukan pembahasan.

"(keputusan rapat) itu yang harus kita pegang semuanya. Kalau yang memberikan statement (pernyataan) bukan ketum atau sekjen (sekretaris jenderal), tentunya yang paling betul ketum dan sekjen," imbuh Wakil Ketua DPR tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketum PD Syarief Hasan menyatakan, partainya sama sekali belum memutuskan nama-nama yang bakal diajukan sebagai calon ketua MPR. Menurut Syarief, partainya pernah memiliki hubungan positif dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada 2009-2014.

Ketika itu, Ketua DPR dijabat Marzuki Alie yang merupakan kader PD. Sementara, tokoh senior PDIP, Taufik Kiemas menjabat ketua MPR. PD mendukung penuh kepemimpinan Taufik. Kini, Syarief berharap partainya dipertimbangkan menjadi ketua MPR.

"Kalau saja ya, dan bila teman-teman setuju dan PDIP juga setuju, mudah-mudahan, kalau saja terjadi Ketua DPR-nya adalah PDIP, mungkin bagus juga kalau MPR-nya itu dijabat oleh Partai Demokrat," imbuh Syarief.

Hanya saja, Syarief menyatakan, partainya tetap bersikap realistis.

"Tetapi kita lihat nanti perkembangannya. Ini kan lobi politiknya bagaimana di fraksi dan pimpinan-pimpinan partai politik yang lainnya," ucap Syarief.

Undangan

Kedatangan Agus Hermanto ke istana menemui Jokowi dalam rangka menyerahkan undangan pengukuhan guru besar dirinya di Universitas Negeri Semarang. Agus juga menyampaikan undangan pernikahan putrinya.

"Saya sampaikan dua undangan itu, saya memohon Pak Jokowi berkenan hadir di dalam pengukuhan profesor saya, dan saya bermohon Pak Presiden berkenan jadi saksi dalam pernikahan putri saya. Mantunya di Jakarta, di Balai Sudirman, tanggal 9 Agustus," ungkap Agus.

Agus memiliki alasan sehingga berharap agar Presiden Jokowi bersedia menjadi saksi pernikahan. Menurut Agus, Jokowi merupakan figur panutan. "Beliau betul-betul negarawan yang bisa menjadi suri teladan bagi kita seluruhnya. Kalau saksi nikah kita memilih yang jadi suri teladan di kehidupan. Beliau betul-betul baik dalam kehidupan, karir, maupun agamanya," tutur Agus.

Agus menegaskan bahwa kehadiran dirinya di istana bukan dalam rangka membicarakan koalisi PD dengan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin kelak.

"Saya ke sini semata atas kepentingan pribadi," tegas Agus.