Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril bagian dari Nawacita

Jakarta, Beritasatu.com -  Menkumham Yasonna Laoly hadir dalam rapat kerja dengan komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/7/2019). Rapat membahas rencana pemberian amnesti kepada terdakwa Baiq Nuril.

Yasonna memaparkan, dalam mendudukkan hukum secara responsif, maka persoalan politik juga tidak bisa dilihat sebagai permasalahan hukum karena perbedaan politik tapi harus lebih luas dalam konteks pembangunan. Termasuk kebijakan pembangunan hukum, dimana dalam hal ini program keempat nawacita Jokowi berkehendak menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa.

"Selain itu memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, prioritas antara lain, peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan," kaya Yasonna Laoly dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Yasonna mengakui bahwa kasus yang dialami Baiq Nuril telah menimbulkan simpati dan solidaritas yang luas di masyarakat baik nasional maupun internasional. Sejumlah pihak berpandangan bahwa pemidanaan pada Baiq merupakan upaya kriminalisasi dan bertentangan dgn rasa keadilan.

"Padahal sesungguhnya perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan semata-mata untuk melindungi kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan seorang istri," katanya.

Dengan demikian, kata Yasonna, maka langkah pemerintah untuk pemberian amnesti kepada Baiq Nuril merupakan suatu bentuk pelaksanaan butir nawacita presiden Joko Widodo dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

"Besar harapan kami agar pertimbangan persetujuan agar permohonan yang bersangkutan ini agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai per-undang-undangan yang berlaku," katanya.