DPD Sarankan Pemerintah Pusat Sentuh Luka Batin Rakyat Papua

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Papua, Charles Simare-Mare menyebut persoalan Papua belakangan ini sebagai puncak dari sebuah reaksi yang mungkin selama ini mereka tahan. Selama ini rakyat Papua merasa dinomorduakan oleh pemerinah pusat.

Charles mengatakan, pemerintah juga ada ketidakseriussan mencari akar masalah yang sebenarnya di Papua. Pada saat perayaaan HUT RI 17 Agustus akhir pekan lalu, sejumlah masyarakat Papua dihina seperti ini. "Saya melihat ada luka batin yang belum terselesaikan di masa lalu. Waktu Orde Baru mereka ditindas,, tapi pemerintah enggak membuka diri untuk dialog yang mendasar. Pemerintah pusat masih elergi dengan dialog," ujar Charles Simare Mare kepada SP di Jakarta, Rabu (21/8/).

Sejak Orde Baru, ungkap Charles, sisa-sisa kebencian di sebagian besar rakyat Papua masih ada. Sayangnya tidak ada itikad baik dari pemerintah pusat untuk meminta maaf, sehingga ia menyarankan pemerintah mengobati luka batin itu terlebih dahulu.

"Kita tahu kalau Jokowi sudah baik dan ingin melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua, namun orang-orang sekitar Jokowi yang berupaya menghambat dialog. Dibuatlah dialog yang berjenjang yang melibatkan seluruh tokoh Papua, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama semua dilibatkan. Saya yakin mereka akan menyampaikan luka batinnya," ucap Charles Simare Mare.

Bila ada pelanggaran HAM di masa lampau, dalam dialog itu pemerintah pusat harus sampaikan permohonan maaf. "Itu masa lalu, kita akan perbaiki. Pemerintah bisa sampaikan begitu. Saya yakin luka batin pelan-pelan akan hilang. Orang Papua itu karakternya saja keras, tapi kalau masalah hati enggak usah ditanya. Hati mereka cukup lembut," kata Charles Simare Mare.

Charles meminta Presiden Jokowi tegas dengan pembisiknya dalam menyelesaikan masalah Papua. Keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian ke rakyat Papua harus menjadi prioritas karena selama ini mereka masih dianggap menjadi warga negara kelas dua.

Ia juga melihat pendekatan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi sudah ada kemajuan. Termasuk alokasi anggaran ke Papua meningkat selama Jokowi Presiden.

"Tetapi yang paling mendasar bukan itu. Lebih kepada pendekatan batin atas kejadian di masa lalu. Itu saya kira yang sangat mendasar. Pemerintah buka dialog untuk mendengar jeritan hati rakyat Papua. Itu bisa dilakukan berjenjang dan perlahan. Intinya, sentuh bathin rakyat Papua saya kira semuanya akan selesai," kata Charles Simare Mare.