Konsep Kemaritiman Gus Dur Tekankan Pemberdayaan Potensi Laut

Semarang, Beritasatu.com - Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dinilai berhasil meletakan kembali dasar-dasar pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi daratan.

Hal itu diungkapkan pakar kemaritiman yang juga Guru Besar IPB, Rokhmin Dahuri, dalam seminar Tokoh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan tema 'Multikulturalisme dan Kemaritiman' di kampus Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, Senin (26/8/2019).

"Beliau menekankan perlunya reoreintasi pembangunan ekonomi dari basis daratan kembali ke basis kelautan, terlebih Indonesia berada di kawasan lautan Hindia-Pasifik yang sangat strategis dalam kancah perekonomian global," ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (27/8/2019).

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDIP ini menambahkan, reorientasi pembangunan yang digagas Gus Dur, sekaligus meluruskan sejarah bangsa yang pernah berjaya di masa lalu sebagai bangsa maritim.

"Sejarah membuktikan, kejayaan bangsa kita di masa lalu berakar di laut, dengan pembangunan berbasis kelautan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit, serta kesultanan Islam disegani di dunia. Bahkan, dengan berbasis kelautan inilah agama Islam berkembang pesat," tandas Rokhmin Dahuri.

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini menyebutkan, salah satu terobosan besar Gus Dur saat menjadi presiden adalah mendirikan Departemen Eksplorasi Laut pada 26 Oktober 1999 yang sejak 2005 menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dibawah kepemimpinan Gus Dur pula APBN untuk pemanfaatan potensi kemaritiman melonjak tajam dari Rp 600 miliar menjadi Rp 17 triliun. Konsep kemaritiman Gus Dur juga menekankan pemberdayaan potensi laut.

"Tidak hanya mengelola laut, Gus Dur juga mendorong penguatan nelayan-nelayan Indonesia dan ketahanan wilayah lautan Indonesia," pungkas Rohmin Dahuri.