Kerusuhan Wamena Dinilai Berkaitan dengan Sidang PBB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya mengusut kerusuhan di Wamena, Papua. Presiden berharap penyelesaian kejadian dilakukan secara proposional dan profesional.

Baca Juga: Kantor PLN Wamena Dibakar Massa

"Instruksi Presiden jelas. Supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional. Jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Untuk diketahui, Presiden mengadakan rapat koordinasi (Rakor) terbatas membahas situasi keamanan nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

Moeldoko menambahkan, Presiden menekankan agar aparat keamanan tidak bersikap represif. "Enggak ada perintah represif. Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," ucap Moeldoko.

Baca Juga: Telkomsel Blokir Layanan Data di Wamena

Moeldoko mengungkapkan, kerusuhan di Wamena disinyalir karena provokasi. "Setidak-tidaknya ada provokasi dari dalam, tetapi provokasi asing juga ada indikasi ke sana. Keterlibatan asing ada indikasi," tandas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pihak tertentu menginginkan kerusuhan di Papua menjadi pembicaraan dalam sidang PBB. "Kita kan dipancing melakukan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat, sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, insiden di Papua dipicu adanya kabar guru berbuat rasis kepada orang asli Papua. "Pemicunya ada isu, ada seorang guru yang melakukan rasis, padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu. Sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu," pungkas Moeldoko.