GO Indonesia Nilai Ekonomi Kerakyatan Sesuai Prinsip Pancasila

Jakarta, Beritasatu.com – Buku "Pancasilanomics, Jalan Keadilan dan Kemakmuran" yang diluncurkan Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta di BEI Indonesia Senin, 7 Oktober 2019 menuai kritik. Hadir dalam peluncuran buku  Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ekonom Senior Indef Aviliani

Sekalipun Arif mengaku Ekonomi Pancasila bukan anti-pasar, melainkan hadir untuk melindungi para pelaku ekonomi, kiritik tajam tetap menghujam kepadanya. Arif diduga mengelabui masyarakat dengan gunakan istilah "Pancasilanomics".

Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia, Frans Meroga mendesak Arif tidak menggunakan istilah "Pancasilanomics" karena menduga Arif lebih berpihak pada kapitalis ketimbang ekonomi kerakyatan/keumatan yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai Pancasila.

"Katanya Ekonomi Pancasila, kok launching di BEJ? Kan jelas bursa efek itu identik dengan kapitalis, sedangkan Pancasila pada sila keempat menyuarakan kerakyatan dan musyawarah mufakat. Mana ada kapitalis bersedia musyawarah untuk mencapai mufakat? Yang ada selama ini winner takes all. Jangan kamuflase praktik kapitalis dengan balutan istilah Pancasila, " tegas Frans kepada wartawan, Selasa (08/10/2019).

Pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial itu menambahkan Arif perlu banyak belajar kepada Kyai Ma'ruf Amin. Dia menilai justru prinsip ekonomi kerakyatan yang digagas KH Ma'ruf Amin adalah yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Gagasan ekonomi Ma'ruf yang dikenal sebagai "The Ma'ruf Amin Way" itu dinilai lebih relevan dan mengekspresikan secara otentik keadilan, keumatan, dan kedaulatan.

Prinsip ekonomi Pancasila, menurut Frans, hanya termanifestasikan secara konkret melalui pemberdayaan koperasi. Karena koperasi jelas mengutamakan kepentingan anggota. Tiap anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen dengan dasar sukarela dan terbuka.

"Dan yang paling penting koperasi itu adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal. Jadi jelas musyawarah untuk mufakatnya serta keadilan sosialnya, one man one vote, bukan one share one vote," tegas Frans Meroga lagi.

.