Golkar: Gagalkan Pelantikan Tindakan Inkonstitusional

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar  Ace Hasan Syadzily menegaskan tindakan atau upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 mendatang merupakan tindakan inkonstitusional. Menurut Ace, pihak yang berupaya menggagalkan pelantikan adalah orang yang antidemokrasi.

"Kalau ada pihak pihak yang menentang pelantikan Presiden, saya mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak siap berdemokrasi. Jika ada yang tidak menerima pelantikan Jokowi berarti mereka adalah pihak-pihak yang anti demokrasi," ujar Ace saat acara diskusi bertajuk "Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI" di Hotel Ibis, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Ace mengatakan seharusnya semua pihak harus menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden dengan gembira. Pasalnya, pelantikan adalah perayaan yang merupakan salah satu fase dari proses demokrasi yang telah dilalui bersama.

"Seharusnya pelantikan presiden adalah celebration, harusnya disambut baik oleh masyarakat Indonesia," tandas dia.

Ace mengatakan bangsa Indonesia telah melawati tahapan-tahapan pemilu yang berlangsung secara demokratis. Hasil pemilu, kata dia, juga sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, kata dia Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Zulkifli Hasan.

"Jadi, tidak perlu melakukan reaksi-reaksi negatif atau inkonstitusional jelang pelantikan sebab pemilu sudah selesai dan sudah saatnya semua pihak bersatu membangun bangsa," tutur dia.