Pilkada Asimetris Tekan Maraknya Suap Beli Suara Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) asimetris oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai merupakan langkah berani dan brilian. Sebelumnya, Menteri Tito manawarkan alternatif pilkada langsung dengan wacana pilkada asimetris.

Apresiasi ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika. IBSW merupakan lembaga yang selama konsen memantau kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. "Ide Mendagri Tito yang brilian ini perlu didukung oleh semua elemen bangsa agar kita bisa membangun daerah kita dengan tenang sesuai Pancasila dan berperadaban," kata Nova di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurut Nova, pilkada asimetris yang diwacanakan Tito adalah sistem yang memungkinkan perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antardaerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya.

Dalam pandangan Nova, pilkada asimetris merupakan solusi atas tingginya biaya politik di setiap perhelatan pemilu kepala daerah yang berdampak pada perilaku koruptif kepala daerah. "Padahal korupsi adalah musuh bersama. Bagaimana mungkin sosok kepala daerah yang dipilih rakyat tapi perbuatannya adalah dimusuhi semua elemen bangsa?" tandas Nova Andika.

Nova menambahkan bahwa tawaran pilkada asimetris sebagai jalan alternatif hasil evaluasi atas maraknya pilkada yang menggunakan uang suap untuk membeli suara rakyat. Di samping untuk menghindari chaos di masyarakat yang kerap terjadi akibat kecurangan pilkada.