Petinggi Demokrat: KPK Jangan Ragu Proses Hartati
Kamis, 12 Juli 2012 | 10:30 WIB
Didi Irawadi Syamsudin meminta agar bisnis Hartati Murdaya tidak dikait-kaitkan dengan posisinya di Partai Demokrat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan partainya mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum anggota Dewan Pembina Demokrat Hartati Murdaya yang kini dikaitkan dengan kasus suap bupati Buol.
"KPK jangan ragu untuk memproses hukum dan meminta keterangan pada yang bersangkutan," kata salah satu petinggi Partai Demokrat itu, melalui pesan elektronik yang diterima, hari ini.
Menurut Didi, Partai Demokrat selalu menghormati proses hukum yang diduga menjerat kadernya. Untuk itu, dia meminta agar bisnis Hartati tidak dikait-kaitkan dengan posisinya di partai pemenang pemilu tersebut.
Hartati merupakan pengusaha yang saat ini dicegah KPK untuk masa enam bulan terkait kasus suap bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation (HIP) miliknya.
"Adalah kesempatan yang baik bagi Hartati Murdaya memberikan klarifikasi hukum di hadapan KPK, ikutilah proses hukum yang ada dengan sebaiknya," tandas putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin itu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan partainya mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum anggota Dewan Pembina Demokrat Hartati Murdaya yang kini dikaitkan dengan kasus suap bupati Buol.
"KPK jangan ragu untuk memproses hukum dan meminta keterangan pada yang bersangkutan," kata salah satu petinggi Partai Demokrat itu, melalui pesan elektronik yang diterima, hari ini.
Menurut Didi, Partai Demokrat selalu menghormati proses hukum yang diduga menjerat kadernya. Untuk itu, dia meminta agar bisnis Hartati tidak dikait-kaitkan dengan posisinya di partai pemenang pemilu tersebut.
Hartati merupakan pengusaha yang saat ini dicegah KPK untuk masa enam bulan terkait kasus suap bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation (HIP) miliknya.
"Adalah kesempatan yang baik bagi Hartati Murdaya memberikan klarifikasi hukum di hadapan KPK, ikutilah proses hukum yang ada dengan sebaiknya," tandas putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin itu.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




