Sekda Tegaskan DKI Belum Bisa Penuhi Tuntutan Hippindo

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum bisa memastikan dapat memenuhi tuntutan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Tuntutan Hippindo adalah meminta kompensasi akibat tempat usaha mereka atau akses menuju tempat usaha tergenang banjir. Kompensasi yang diinginkan adalah keringanan pajak.

"Kompensasi bagaimana? Kalau APBD itu ada uang ya ada nomenklatur. Ada nomenkltur ya ada angka. Ya bagaimana kita bisa membayar sesuatu yang tidak ada nomenklaturnya. Jadi tidak bisa," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sampai saat ini, ia belum mendapatkan surat Hippindo tersebut, sehingga ia belum bisa menanggapi secara mendetail. "Belum ada ke saya suratnya," ujar Saefullah.

Terkait pengurangan pajak terhadap pelaku usaha penyewa pusat perbelanjaan, Saefullah mengungkapkan belum terpikirkan oleh Pemprov DKI. Selain belum ada surat yang sampai ke tangannya, juga untuk melakukan pengurangan pajak, Pemprov DKI harus mendiskusikan dengan berbagai pihak agar tidak menyalahi aturan.

"Belum kepikiran. Suratnya saja belum ada. Ini harus didiskusikan, ditanya kiri kanan. Karena menyelenggarakan pemerintahan bukan satu orang, kepala daerah saja. Organisasi di samping kepala daerah juga ada, seperti BPKP dan BPK. Itu bisa bertanya untuk minta pendapat," terang Saefullah.

Saefullah mengingatkan, hingga saat ini, Pemprov DKI masih fokus untuk menyelesaikan masalah yang timbul pascabanjir. Tidak hanya itu, ia pun masih turun ke lapangan untuk memantau kondisi warga pascabanjir dan pintu-pintu air.

"Semalam saya sampai jam 11 malam di Bendungan Cengkareng Drain. Saya komunikasi, ngobrol santai petugas pintu airnya, saya merasa kurang bertanya kepada masyarakat supaya betul-betul memberikan masukan ke saya. Ini valid, asli, tidak direkayasa, apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 1 Januari," ungkap Saefullah.