Mahfud: Omnibus Law untuk Buka Lapangan Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan untuk menghalalkan segala cara dalam berinvestasi. Kebijakan itu justru untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Jadi begini, saya ikuti di televisi tadi ada demo menolak omnibus law. Saya tidak tahu materi penolakannya apa, tetapi harus dipahami dulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan omnibus untuk investasi. Itu adalah omnibus tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ia menjelaskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia semakin terbuka lebar. Salah satu caranya mempermudah dan menyederhanakan perizinan investasi. Investasi itu bukan hanya investasi asing tetapi juga investasi dalam negeri.

"Selama ini sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Makanya dibuat omnibus law untuk mempermudah perizinan. Jadi bukan investasinya yang ditekankan, tetapi penciptaan lapangan kerjanya," jelas Mahfud.

Dia berharap para pendemo tidak menanggapi salah atas rencana tersebut. Boleh melakukan demonstrasi tetapi harus jelas sasarannya.

"Jangan keliru lalu isunya liar untuk mempermudah investasi. Enggak ini investasi biasa. Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, nah itu, disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas. Belum dimulai, baru diagendakan untuk segera dibahas," ujar Mahfud.

Dia menjamin pemerintah terbuka atas berbagai masukan, saran dan kritik terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Masukan bisa langsung ke pemerintah atau melalui wakil rakyat di DPR.

"Proses politik silakan jalan. Ini adalah kehendak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja agar rakyat itu mudah berinvestasi, rakyat maupun pengusaha apapun mudah berinvestasi agar rakyat bisa mudah mendapatkan lapangan kerja. Pemerintah terbuka, nanti masukan akan saya sampaikan ke wakil pemerintah di DPR. Kami koordinasi terus," tutup Mahfud.