Hukum Masih Mengabdi Kepentingan Politik

Jakarta, Beritasatu.com  - Hukum harus dihormati, dilaksanakan, dan ditegakkan, atau fiat justitia et pereat mundus (sekalipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik.

"Namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum. Saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh, masih bulat dan kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik," kata pengamat hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar), Liona Nanang Supriatna, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Liona, menanggapi pernyataan Menko Polhukam, yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD, yang menyatakan bahwa agar penindakan hukum tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik.

Liona menegaskan, dalam penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan adalah pertama, unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang.

"Mengingat, hukum memberikan perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan (lex dura sed tamen scripta) bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat," ujarnya.

Kedua, yaitu asas kemanfaatan (zweckmassigkeit), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, maka para penegak hukum harus peka akan apa yang dialami oleh masyarakat.

"Sebab jika tidak ada manfaatnya atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru, maka sia-sia hukum tersebut, tidak semua perkara harus diselesaikan melalui KUHP," ucapnya

Ketiga adalah keadilan (gerechttigkeit), penegakan hukum secara proporsional/ seimbang, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan poltik.