Djoko Tjandra tidak Bisa Dijemput Paksa

Otoritas Papua Nugini belum menentukan sikap terkait buronan cessie bank Bali Djoko Tjandra yang telah berstatus warga negara Papua Nugini.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan upaya  penjemputan paksa untuk memulangkan Djoko Tjandra.
 
"Jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Di negara orang kok upaya paksa. Kalau disini bisa saja (upaya paksa)," kata Basrief di Jakarta, Jumat (20/7).
 
Basrief mengatakan pemerintah Indonesia menggunakan hubungan kerja sama  dengan pemerintah Papua Nugini untuk dapat memulangkan Djoko Tjandra.

Menurutnya dengan asas reprositas, akan lebih mudah membawa kembali Djoko Tjandra.
 
Komite Penasihat Imigrasi dan Kewarganegaraan Papua Nugini sebelumnya  telah memberi kewarganegaraan kepada sejumlah warga asing dan Djoko  Tjandra termasuk di dalamnya.

Sebelumnya, otoritas Papua Nugini menyatakan Djoko Tjandra bukanlah buronan sehingga berhak mendapat kewarganegaraan.
 
Djoko Tjandra merupakan eks Direktur PT Era Giat Prima. Ia meninggalkan  Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah di  Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum  Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan divonis 2 tahun penjara serta  harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar  Rp546.166.116.369 dirampas untuk negara.