Penumpang Gelap Bansos untuk Kepentingan Politik Harus Ditindak Tegas

Jakarta, Beritasatu.com - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 hingga saat ini terus dilakukan pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat. Namun demikian, saat ini penyaluran bansos malah terindikasi kuat dimanfaatkan untuk panggung politik pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

"Program penanggulangan pandemi Covid-19 malah dijadikan panggung politik para elite. Celakanya, yang memanfaatkan ini bukan hanya lawan politik pemerintah tapi juga kawan politiknya," kata pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah ditunggangi kepentingan politik menjelang Pilkada, utamanya dilakukan oleh calon petahana. Belum lagi jika melihat adanya benturan kebijakan di internal pemerintah, di antaranya terkait jaringan pengaman sosial atau bansos, yang ternyata banyak masalah dalam distribusi yang tidak tepat sasaran.

"Di daerah banyak ditemukan bansos dibandrol foto calon kepala daerah yang akan maju Pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon incumbent," ucap Karyono.

Saat ini dirinya pun mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas. Demikian juga Bawaslu juga harus dapat menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk capital politik.

"Bansos ini harus steril dari kepentingan politik. Belum lagi masalah dalam program kartu prakerja yang ditengarai ada kongkalikong," kata Karyono.

Dia menilai, saat ini KPK perlu masuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan penyaluran bansos. Termasuk pengawasan penggunaan dana penanganan Covid-19 secara umum.

"Kita dukung KPK tegas bahkan hukuman mati bagi penyelewengan dana bansos. Sebab azasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka kita perlu support KPK untuk masuk," ujarnya.

Problem lainnya, lanjut Karyono, adalah soal kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Antar yang dibuat parsial, sering kali membuat para elit pemerintah saling silang pendapat dan berbeda dalam mengambil kebijakan.