Miranda tidak Menyerah Meski Eksepsi Ditolak

Nota  keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 Miranda Swaray  Goeltom ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Saat ditemui di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK, Kamis (2/8), Miranda mengaku pasrah dengan penolakan Majelis Hakim.

Meski demikian, Miranda mengatakan dirinya tidak akan menyerah memperjuangkan keadilan hukum terhadap dirinya.

"Pasrah itu artinya kita mengikuti semua aturan. Kita ikuti jalannya kalau  dikatakan ditolak berarti kan saya harus mengikuti sidang. Pasrah itu  artinya kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita menyerah terhadap  keadaan," kata Miranda.

Selasa (31/7), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi  Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Miranda Swaray Goeltom.

Ketua Majelis Hakim Gusrizal menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

Dalam penjelasannya, Gusrizal mengatakan nota keberatan Miranda soal  dirinya yang tidak pernah menganjurkan untuk memberikan cek perjalanan  kepada anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004, dinilai telah masuk  dalam lingkup perkara.
 
Kemudian, terkait penerapan pasal 13 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai telah kedaluarsa, hakim menilai hal tersebut pun tidak dapat diterima.

Gusrizal menjelaskan penyidikan perkara cek perjalanan baru dimulai pada tahun 2009 dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod. Maka dari itu, masa kadaluwarsa dihitung tidak sejak kasus ini terjadi melainkan dimulainya penyidikan.

Jaksa KPK mengatakan Miranda bersama-sama Nunun ataupun sendiri-sendiri pada Juni 2004 telah memberikan cek perjalanan Bank International Indonesia (BII) senilai Rp20,8 miliar kepada Ari Malangjudo.