KawalBansos.ID Terima Ratusan Laporan Masyarakat yang Tak Terima Bansos

Jakarta, Beritasatu.com - KawalBansos.ID mengaku masih menerima ratusan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Hingga pekan kedua, KawalBansos.ID telah menerima sedikitnya 505 laporan dari masyarakat terdampak yang mengaku tidak menerima bansos.

"Total pengaduan hingga tadi malam ada sekitar 505 laporan. Sedangkan yang diteruskan sejauh ini sebanyak 423 laporan," kata Koordinator KawalBansos.ID, Irwan Runtuwene, dalam konferensi pers daring Tim KawalBansos.ID bersama Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Dirinya menjelaskan, dalam laporan yang masuk, pengaduan terbanyak masih dipegang Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni sebanyak 141 laporan. Kemudian disusul Provinsi DKI Jakarta sebanyak 68 aduan. Laporan yang masuk juga datang dari provinsi lain seperti Jawa Tengah, Lampung, Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, hingga Yogjakarta.

"Kondisi ini hanya mencerminkan berapa banyak pengguna yang aktif melaporkan. Tidak mendeskreditkan provinsi tersebut," ucap Irwan Runtuwene.

Dirinya mengakui, dalam periode kedua laporan KawalBansos.ID, telah terjadi penurunan tend laporan. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh tersitanya perhatian masyarakat saat perayaan Idulfitri dan masih adanya masyarakat yang kebingungan melaporkan manakala tidak menerima bansos.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengakui, penentuan terverifikasi bukan dari KawalBansos.ID, namun dari otoritas pemerintah yang berwenang melalui kanal lapor.go.id.

"Kami berharap pemerintah bisa merespon, dengan memutuskan apakah laporan dari masyarakat ini apakah diterima atau tidak. Jangan digantung. Masyarakat tidak menunggu respons normatif, tetapi menunggu keputusan," ujarnya.

Inisiator KawalBansos.ID, Ari Nurcahyo, menjelaskan, sejak di launching 17 Mei 2020 lalu, pihaknya sudah cukup banyak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penyaluran Bansos. Laporan yang masuk pun diverifikasi dan diteruskan kepada pemerintah melalui kanal lapor.go.id.

"Laporan sudah kami teruskan kepada pemerintah. Kami juga mengajak kawan-kawan relawan untuk memotret temuan di lapangan," kata Ari Nurcahyo.

Direktur Eksekutif Para Syndicate itu menjelaskan, dalam menampung laporan atau aduan dari masyarakat, pihaknya bermaksud memudahkan masyarakat yang berhak, namun tidak menerima bansos.

"Kami membantu pemerintah dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan bansos. Bansos covid-19 adalah bansos kondisi khusus atau darurat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah," kata Ari.

Layanan pengaduan penyaluran bansos melalui KawalBansos.id bisa diakses warga yang berhak, namun merasa belum mendapatkan bantuan apapun. Masyarakat bisa mengakses ke https://kawalbansos.id atau Hotline WhatsApp: 0821-3030-7575. Bagi masyarakat yang hendak melaporkan diharapkan menyiapkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).