Gelar Pilgub, KPU Bengkulu Butuh Tambahan Anggaran Rp 7 M

Bengkulu, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu, untuk melaksanakan pemilihan gubernur (pilgub) 2020 membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Meski kita sudah melakukan rasionalisasi anggaran yang ada, ternyata masih kekurangan Rp 7 miliar untuk membeli APD bagi penyelenggaran Pilkada serentak 2020 di Bengkulu," kata anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, di Bengkulu, Rabu (10/6/2020).

Ia mengatakan, anggaran Pilgub yang sudah disetujui Pemprov Bengkulu, sebelumnya sekitar Rp 110 miliar, tidak termasuk pembelian APD petugas penyelenggaran Pilkada. Sebab, saat anggaran tersebut, diajukan belum ada wabah virus corona atau Covid-19 melanda Tanah Air, termasuk Bengkulu.

Namun, karena pemerintah tetap untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ditengah pandemi Covid-19, maka KPU Provinsi Bengkulu, harus menyiapkan APD bagi penyelenggaran Pilkada, seperti masker, alat tempat cuci tangan, hand sanitazer dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk mencegah petugas pilkada terjangkit virus corona.

Apalagi 7 dari 8 kabupaten di Bengkulu, yang akan melaksanakan pilbup bersamaan dengan Pilgub 2020, merupakan zona merah penyebaran Covid-19 di daerah ini. Karena itu, petugas penyelenggaran Pilkada harus dilengkapi APD yang baik agar tidak terjangkit virus.

"Kita tidak bisa main-main dengan Covid-19. Karena itu, petugas penyelenggaran pilkada di Bengkulu, harus dilengkapi APD yang baik, sehingga mereka saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada terhindar dari ancaman terjangkit virus mematikan tersebut," ujar mantan Ketua KPU Bengkulu Utara ini.

Eko berharap kekurangan dana Pilgub Bengkulu, untuk membeli APD sebesar Rp 7 miliar dapat diatasi oleh pemprov setempat. Sebab, APD sangat dibutuhkan KPU Bengkulu, karena setiap melakukan sosialisasi harus menggunakan APD.

"Saya berharap masalah ini dapat diatasi Pemprov Bengkulu, sehingga tahapan Pilgub Bengkulu, yang akan dimulai pada pertengahan Juni ini tidak ada kendala yang berarti, sehingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember dapat berjalan lancar, dan sukses sesuai harapan," ujarnya.

Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan, jika pengadaan APD Pilkada bersumber dari ABPD provinsi setempat, dipastikan tidak sanggup. Sebab, anggaran Pilgub Rp 110 miliar saja sampai sekarang belum dapat dipenuhi dengan baik.

"Jika pengadaan APD Pilkada serentak 2020 dari APBD Provinsi Bengkulu, jelas kita tidak sanggup. Sekarang APBD kita krisis, sehingga sangat tidak memungkinkan pengadaan APD pilkada dari dana Pemprov Bengkulu," ujarnya.