Jokowi Harus Ubah Memoria Pasionis Jadi Memoria Felicitas di Papua

Jakarta, Beritasatu.com – Tokoh Papua, Freddy Numberi berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan komitmen bahwa pemerintahannya menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera, dan demokratis tanpa diskriminasi.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, rezim pemerintah yang ada harus memulai kembali komitmennya untuk menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera dan demokratis tanpa diskriminasi. Jokowi harus meninggalkan legacy dengan mengubah memoria pasionis (ingatan penderitaan) dengan memoria felicitas (ingatan kebahagiaan) di Tanah Papua," ujar Freddy di Jakarta, Jumat (12/6/2020)

Komentar itu disampaikan Freddy terkait wacana yang mengaitkan kasus kekerasan terhadap warga Amerika Serikat (AS), George Floyd, dengan apa yang terjadi di Papua selama ini. Menurut Freddy, dua kasus itu sebenarnya berbeda, namun ada persinggungan begitu dikaitkan dengan ketidakadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat Papua dibandingkan dengan daerah lain,

Kondisi seperti ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan represif pemerintah selama ini berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah apalagi mendapat dukungan dari luar Papua.

Untuk itu, Freddy Numberi meminta agar para penasehat Presiden harus meyakinkan Jokowi, bahwa pendekatan keamanan dan pemberangusan hak-hak sipil orang Papua tidak akan menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Freddy Numberi juga mengatakan, Papua adalah satu-satunya koloni di Indonesia sejak 24 Agustus 1828 berdasarkan proklamasi Raja Belanda Willem I dimasukkan ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Koloni-koloni lainnya, seperti Jawa, Sumatera, dan lainnya adalah limpahan usaha dagang VOC kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia pada 31 Desember 1799, 146 tahun sebelum Indonesia merdeka.

"Orang Papua tidak didatangkan dari luar, seperti orang Afrika yang didatangkan ke AS kemudian menjadi warga negara AS," tuturnya.

Freddy Numberi mengatakan, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mengubah sistem yang ada agar pendekatan yang diambil lebih manusiawi dan hak-hak demokrasi orang Papua dijunjung tinggi dalam negara Indonesia yang demokratis berasaskan Pancasila.

Mantan Gubernur Papua itu mengatakan, diperlukan payung regulasi yang kokoh serta pengawasan yang ketat dalam setiap bidang kehidupan di Papua, terutama terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).