Arab Saudi Kutuk Myanmar sebagai Pelaku Genosida atas Muslim

Arab Saudi pun mendesak komunitas bangsa internasional untuk ikut menyediakan perlindungan bagi warga Rohingya.

Pemerintah Arab Saudi, Senin (6/8) waktu setempat, secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah Myamnmar yang didominasi umat Buddha, telah melakukan tindak "pembersihan etnis" (genosida) terhadap kalangan minoritas Muslim Rohingya yang berada di kawasan barat negara itu.

Hal tersebut sebagaimana dilaporkan oleh media resmi pemerintahan Arab Saudi, SPA, hari ini. Sebagaimana dikutip SPA, kabinet Arab Saudi menyatakan "mengutuk tindak pembersihan etnis dan penyerangan brutal terhadap warga Muslim Rohingya di Myanmar sekaligus juga pelanggaran HAM dengan mengusir mereka (Muslim Rohingnya) dari tanah kelahirannya".

Pernyataan resmi kabinet yang diketuai Raja Abdullah itu, juga mencantumkan desakan kepada komunitas bangsa-bangsa internasional "untuk mengambil tanggung jawab dalam menyediakan perlindungan yang dibutuhkan dan kualitas hidup bagi kaum Muslim di Myanmar, serta mencegah bertambahnya lagi korban jiwa".

Sebagaimana diketahui, perselisihan dan bentrokan di daerah Rakhine di bagian barat Myanmar, terutama antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohimgya, telah menewaskan sekitar 80 orang sejak Juni lalu. Bahkan Minggu (5/8) kemarin, seperti dilaporkan seorang pejabat pemerintahan di Yangon, ada lagi tiga orang lainnya yang harus tewas.

Rangkaian kekerasan itu dilaporkan berawal dari peristiwa pembunuhan dan diperkosanya seorang perempuan Rakhine, yang lantas diikuti oleh eksekusi brutal terhadap 10 warga Muslim oleh segerombolan warga umat Buddha setempat. Krisis ini pun kemudian berlanjut dan meluas, yang sekaligus menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Presiden Thein Sein yang sementara itu berupaya menunjukkan progres demokrasi dengan melepas sejumlah tahanan politis termasuk Aung San Suu Kyi.

Lembaga Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, belakangan menyebut militer Myanmar telah memulai terjadinya aksi kekerasan terhadap Rohingya. Termasuk di antara tuduhan mereka adalah bahwa aparat setempat juga ikut memperkosa perempuan (Rohingya), serta hanya "menonton" ketika kedua kubu terlibat saling serang.

Minggu lalu, organisasi kerja sama negara-negara Islam (OKI) yang berbasis di Arab Saudi, juga telah merencanakan untuk dikirimkannya sebuah misi OKI demi membuktikan pembantaian yang diduga telah dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Myanmar sendiri sejauh ini diketahui menganggap sekitar 800.000 kaum Rohingya di negeri itu sebagai warga asing. Sementara banyak warga Myanmar lainnya melihat mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, dan karenanya tidak memberikan perlakuan ramah.

Diskriminasi selama beberapa dekade akhirnya telah membuat warga Rohingya tidak pernah memiliki kewarganegaraan resmi. Sementara PBB sendiri pun sudah mengkategorikan statusnya sebagai salah satu kaum minoritas yang paling tertindas di dunia.