Formappi: Pemanggilan Djoko Tjandra di Masa Reses Bisa Dilakukan

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus mengemukakan rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait buronan Djoko Tjandra oleh Komisi III di masa reses bisa dilakukan. Hal itu karena dalam situasi penyebaran wabah virus corona atau Covid 19 seperti sekarang, hampir seluruh anggota DPR tidak bisa pulang ke Daerah Pemilihan (Dapil). Semua anggota DPR tertahan di Jakarta karena kuatir tertular Covid 19 jika turun ke Dapil.

"Mestinya permintaan Komisi III untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra bisa diizinkan oleh Bamus atau Pimpinan DPR," kata Lusius di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Ia menjelaskan rencana Komisi III melakukan RDP dengan mitra kerja dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait kasus Djoko Tjandra urung digelar karena tidak mendapatkan lampu hijau dari Bamus.

Memang idealnya bahwa tidak tepat RDP dilakukan pada masa reses. Reses itu waktunya bagi anggota DPR mengunjungi Dapil. Akan tetapi, situasi pandemi Covid 19 membuat banyak anggota DPR tak leluasa ke Dapil. Sebagaimana pada reses masa sidang sebelumnya, banyak aktivitas rutin DPR yang seharusnya dikerjakan pada masa sidang tetapi karena terkendala pembatasan akibat pandemi yang membuat anggota DPR tetap berada di Jakarta.

Maka sejumlah kegiatan seperti pembahasan legislasi maupun rapat persiapan Pilkada dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan tertentu di DPR. Di sisi lain, saat reses, banyak anggota yang tidak turun ke Dapil karena wabah virus corona.

"Nah berkaca dari pengalaman reses sebelumnya, di mana karena tak bisa kembali ke Dapil, anggota DPR tetap melakukan pekerjaan yang harusnya dilaksanakan pada masa sidang. Ini juga mestinya terjadi untuk Komisi III dalam kasus Djoko Tjandra," jelas Lusius.