NU Belum Kompak Soal Program Organisasi Penggerak

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih belum selesai. Setelah menyatakan tak akan bergabung dengan POP, Nadhlatul Ulama (NU) tiba-tiba menyatakan siap bergabung dengan program tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.

"Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat yang sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut" ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Kamis (6/8/2020).

Menurut Yahya, pertemuan dengan Mendikbud dilakukan atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam POP . Keputusan itu, lanjutnya, diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa (4/8/2020) setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.

Pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial.

"Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemdikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan. Yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya" ujarnya.

Menurut Yahya, untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemdikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi.

Kedua, pelaksanaan POP dimulai pada Januari 2021 yang akan datang, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada" ujarnya.

Namun, saat dihubungi Suara Pembaruan, Kamis (6/8/2020) sore, Ketua LP Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Meski begitu, dia menegaskan, LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya untuk tidak bergabung dengan POP.

"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komprehensif atas konsep POP Kemdikbud. Secara struktural, LP Ma'arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung dengan Pengurus Tanfidziyah NU. Oleh karena itu, LP Ma'arif NU akan mengikuti dan mematuhi Ketua Umum PBNU," terang Arifin.

Arifin Junaidi.

Ia pun memaparkan tiga poin yang menjadi catatan LP Ma'arif NU terkait POP.

Pertama, LP Ma'arif NU meminta kepada Kemdikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. LP Ma'arif NU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Kedua, apabila Kemdikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU menyatakan tidak bergabung dalam POP tanpa menutup kemungkinan kerja sama dengan program lain di luar POP.

Ketiga, tahun ini LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

"Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU minta kepada Kemdikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU dalam daftar penerima POP tahun ini," ujarnya.