Logo BeritaSatu

Saksi yang Dilindungi KPK Dikriminalisasi

Senin, 24 Agustus 2020 | 15:41 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beriitasatu.com - Kriminalisasi tak hanya mengancam aparat penegak hukum yang memberantas korupsi. Saksi dan pelapor yang mengungkap tindak pidana juga menghadapi ancaman serupa.

Kabag Litigasi dan Non litigasi Biro Hukum KPK Efi Laila Kholis mengungkapkan, dari 27 saksi yang dilindungi KPK, terdapat 33% atau sembilan saksi yang dikriminalisasi, seperti dilaporkan balik oleh pelaku korupsi. Sementara 67% saksi lainnya yang dilindungi KPK diintimidasi. Hal itu diungkapkan Efi saat menjadi pembicara dalam Webinar United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) seri-7: “Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia: Tantangan Saat Ini dan Rencana ke Depan,” Senin (24/8).

Advertisement

"Dua tahun belakangan ini dari pengamatan tim kami sebanyak 33% dari saksi yang kita lindungi itu dikriminalisasi, sementara 67% diintimidasi. Jadi bisa dibayangkan ketika seseorang menjadi saksi betul-betul tantangannya sangat besar bukan hanya dijadikan tersangka, tapi juga mendapat ancaman teror. Kemudian keluarganya, kemudian pekerjaannya. KPK sudah sampai ke sana dalam melakukan perlindungan saksi tersebut," kata Efi.

Efi mengatakan, dari 33% saksi yang dikriminalisasi terdapat 1% saksi yang dijatuhi hukuman atas pelaporan dari pihak yang terkait dengan perkara yang diungkapnya. Selain itu, terdapat tiga ahli yang membantu KPK di persidangan justru digugat secara perdata oleh pihak yang berperkara dengan gugatan yang mencapai miliaran rupiah.

Tim Biro Hukum KPK memastikan memberikan perlindungan terhadap ahli tersebut dengan menjadi pihak ketiga yang terganggu kepentingannya di persidangan. Hal ini salah satunya dilakukan KPK dengan menjadi pihak ketiga untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditornya I Nyoman Wara yang digugat secara perdata oleh pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim atas perhitungan kerugian keuangan negara di perkara SKL BLBI yang menjerat Sjamsul.

"Ini pengalaman kami sudah tiga kali, dan ini cukup menantang buat KPK karena ahli yang seharusnya dilindungi publik juga kemudian menjadi seorang tergugat atau tersangka ini tentunya sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Efi menekankan, KPK berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi para saksi dan ahli yang mendapat ancaman dari perlindungan fisik hingga finansial jika saksi diancam pekerjaannya. Terhadap saksi yang dikriminalisasi, misalnya, KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut untuk menunda proses hukum terhadap saksi terkait hingga perkara korupsi yang diungkap saksi berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Hal ini sesuai dengan MoU yang dibuat KPK bersama aparat penegak hukum lain.

"Untuk 33% yang mengalami kriminalisasi, tim biro hukum KPK ada di garda terdepan, ketika seseorang mendapatkan surat cinta dari aparat penegak hukum (APH) lain SPDP, kami lakukan koordinasi dengan APH lain, selama ini koordinasi tersebut cukup optimal. Ketika saksi tersebut ditetapkan dijadikan tersangka. Minimal kita bersurat, kita minta proses penanganan perkara yang bersangkutan ditunda terlebih dahulu karena yang bersangkutan masih memberikan kesaksian di KPK," katanya.

Perlindungan ini menjadi kewajiban KPK mengingat peran penting pelapor, saksi hingga ahli dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan perlindungan ini, KPK berharap saksi dan ahli dapat merasa aman dan nyaman untuk membantu membongkar praktik korupsi.

"Ini menjadi target buat kami yang 33% itu menjadi zero sehingga setiap orang menjadi aman, merasa percaya diri untuk bisa bersaksi di persidangan. Karena bagaimana pun juga upaya pengungkapan ini dalam sistem peradilan pidana tidak lepas kaitanna dengan alat bukti yang disajikan," katanya.

Perkara Korupsi
Dalam kesempatan ini, Tenaga Ahli Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rully Novian mengatakan, sejak 2018 hingga saat ini LPSK telah melindungi 183 orang terkait perkara korupsi. Sebanyak 47 orang merupakan saksi, 10 orang ahli, 22 orang keluarga saksi dan 95 orang pelapor serta sembilan orang saksi pelaku.

"Catatan LPSK sendiri dari 2018 sampai 2020, dalam konteks kasus korupsi, LPSK sudah memberikan perlindungan sebanyak 183 orang, kita sebutnya di LPSK terlindung," katanya.

Rully mengakui tidak mudah menjadi pelapor tindak pidana. Terdapat ancaman dan risiko yang dihadapi dari ancaman fisik, nonfisik hingga kerugian lainnya.

Rully menekankan, LPSK berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi ahli hingga pihak keluarga saksi. Perlindungan itu diberikan dalam bentuk perlindungan fisik, seperti menempatkan terlindung di rumah aman, perlindungan hukum, dukungan hak prosedural, serta dukungan hak lainnya seperti bantuan biaya hidup sementara saat terlindung ditempatkan di rumah aman.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gagal Ginjal Akut Kembali Terdeteksi, IDI: Monitoring Pemakaian Obat Harus Diperketat

Ketua Umum IDI mengatakan, kesadaran atas efek samping obat sirup merupakan hal yang penting untuk di monitor guna mencegah kasus gagal ginjal akut.

NASIONAL | 8 Februari 2023

MRCCC Siloam Minimalisasi Kesenjangan Perawatan Pasien Kanker

MRCCC Siloam Semanggi meminimalisasi kesenjangan perawatan pasien kanker serta menekankan kesetaraan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM

Bareskrim Polri mengirimkan sampel ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dua kasus baru gagal ginjal akut yang ditemukan di DKI Jakarta.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Mardiono Sowan ke Ponpes Sukahideng, PPP Diminta Dekati Kiai dan Masyarakat

Muhamad Mardiono mengatakan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dan kiai maka PPP diharapkan bisa mendengar serta menyerap aspirasi yang ada.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Daftar Obat Aman Dipertanyakan

Seiring munculnya kasus baru gagal ginjal akut, Tim Advokasi untuk Kemanusiaan meminta daftar obat aman yang dirilis BPOM harus diperiksa kembali.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Kasus Diabetes Anak Melonjak, IDI Tekankan Pentingnya Edukasi Masyarakat

Diperlukan edukasi bagi masyarakat terkait bagaimana skrining untuk penyakit diabetes khususnya pada anak agar tidak terjadi peningkatan kasus secara signifikan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

KPK Duga Ada yang Pengaruhi Saksi Kasus Lukas Enembe

Tim penyidik KPK mendalami dugaan adanya pihak yang memengaruhi saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Terduga Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online Masih Aktif di Densus 88

Identitas pelaku pembunuhan seorang sopir taksi onoine berinisial HS, seorang anggota Densus 88 yang masih aktif ini disampaikan oleh penyidik.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Jumlah Korban Pelecehan Seksual Ibu Muda di Jambi Kemungkinan Bertambah

Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan tersangka Yunita Asri kepada belasan anak-anak.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Kejagung Tetapkan dan Tahan Tersangka Kelima Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

Irwan Hermawan (IH), selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy jadi tersangka kelima kasus

NASIONAL | 7 Februari 2023


TAG POPULER

# Warunk Upnormal


# Susi Air


# Gempa Turki


# Jokowi


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Javier Rocha Mundur, Arema FC Tunjuk Putu Gede Jadi Pelatih

Javier Rocha Mundur, Arema FC Tunjuk Putu Gede Jadi Pelatih

BOLA | 31 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE